Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (Imlow) menduga ulah level pimpinan perusahaan swasta menjadi salah satu penyebab kinerja logistik RI loyo pada 2023.
Pemerintah dinilai sudah harus mulai mengantisipasi terjadinya korupsi di sektor swasta yang berisiko menekan kinerja logistik Indonesia. Kehadiran undang-undang anti suap khusus di sektor swasta dinilai penting untuk mencegah hal tersebut terjadi.
Sebagai informasi, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank. Kinerja LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil.
Indonesia juga jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan teratas dengan skor 4.3 dan Hong Kong dengan nilai 4.0.
Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (Imlow) Achmad Ridwan Tento menilai penurunan kinerja logistik Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia di sektor terkait.
Dia menyebutkan, terdapat dugaan beberapa oknum level pimpinan di perusahaan swasta yang mendirikan perusahaan logistik untuk kepentingan melayani grup korporasi tersebut.
Baca Juga
Ridwan menuturkan, perusahaan logistik yang didirikan dengan dasar tersebut berisiko memiliki SDM yang tidak kompeten. Hal tersebut karena pekerjaannya kemungkinan besar akan di sub-kontrak kan lagi dan berimbas pada tergganggunya daya saing sektor logistik Indonesia
“Kami mengusulkan sudah saatnya pemerintah mulai mengantisipasi korupsi yang terjadi di sektor swasta, terutama suap antara pihak swasta dan swasta. Oleh karenanya, diperlukan UU anti suap di sektor swasta,” jelas Ridwan dalam keterangan resminya, Rabu (10/5/2023).
Di sisi lain, Indonesia terus membangun dan mempersiapkan infrastruktur selama sekitar 10 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur tersebut juga berdampak pada kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandara.
Selain itu, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan teknologi juga telah disiapkan dan diimplementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik. Hal ini diharapkan akan mendongkrak kinerja indeks logistik Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan infrastruktur jalan di sejumlah provinsi yang rusak, menggangu mobilitas orang maupun barang. Hal ini juga akan berpengaruh ke biaya logistik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)-pun mengaku geram dengan kenyataan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak tersebut. Utamanya, jalan di Provinsi Lampung yang kerusakannya viral dibicarakan masyarakat di media sosial.
Presiden mengingatkan, bila jalan rusak dibiarkan, daya saing ekonomi di suatu kawasan akan melemah dan bahkan tidak dapat bersaing dengan wilayah lain dan dunia internasional.
