Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta memperluas jaringan kereta api barang dan short sea shipping untuk wilayah Jawa guna mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo menyebutkan, jalur Pantura terbilang sudah kelebihan kapasitas (overload) akibat truk-truk barang tidak mau lewat jalan tol. Hal ini membuat ruas jalan di jalur Pantura cepat rusak dan menimbulkan kemacetan.
Sigit melihat adanya tren kenaikan pengguna jalur Pantura pada kendaraan berat seperti truk sejak 2021 lalu. Tak hanya truk, hampir 80 persen lebih pengendara juga lebih memilih menggunakan jalur Pantura, sementara pengendara yang memilih menggunakan Tol Trans Jawa hanya sekitar 19 persen.
“Hal ini tak hanya menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan, tapi juga rawan kecelakaan,” kata Sigit melalui keterangan resminya, Kamis (13/4/2023).
Untuk itu, Sigit mendorong pemerintah untuk memperluas jaringan kereta barang yang sudah ada dan menjalankan kembali program short sea shipping guna mengurangi beban jalan, termasuk mengurangi biaya pemeliharaan jalur Pantura yang cukup menguras APBN.
Dia memaparkan, triliunan dana APBN dikucurkan setiap tahunnya untuk membenahi jalur Pantura. Namun, perbaikan tersebut tidak bertahan lama dan kembali rusak akibat banyaknya kendaraan over dimension over load (ODOL) yang lebih memilih jalur Pantura.
Baca Juga
Sigit melanjutkan, truk dan kendaraan angkutan tersebut enggan melewati jalan tol karena tarifnya yang mahal. Truk-truk tersebut juga hanya dapat melaju hingga 40 km/jam, di bawah batas kecepatan minimal di tol, yakni 60 km/jam.
“Kecepatan truk-truk yang sarat muatan hanya 40 km/jam. Jadi, pengusaha angkutan logistik lebih memilih Pantura ketimbang tol." Kata Sigit.
Untuk memperluas jaringan kereta barang, Sigit mengatakan, pemerintah dapat mengaktifkan kembali jalur kereta nonaktif yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Moda kereta barang dinilai dapat diandalkan untuk mengangkut logistik dalam jumlah lebih besar, tepat waktu dan tarif yang kompetitif.
Selain itu, jalur laut juga harus dikembangkan dengan program short sea shipping yang menghubungkan antarpelabuhan di Pulau Jawa. Program short sea shipping ini dapat menjadi bagian dari implementasi program tol laut pemerintah.
Menurutnya, pemerintah sudah pernah membangun konektivitas short sea shipping, tetapi program tersebut dinilai tidak berjalan. Padahal, seharusnya konektivitas ini dapat menjadi bagian dari implementasi tol laut untuk menarik swasta mengelola short sea shipping ini.
“Dengan diberikan insentif kepada pelaku dan penyedia jasa logistik yang bergerak dalam jalur short sea shipping, tentu pengusaha akan tertarik menyediakan jasa logistik lewat jalur laut. Jika diterapkan sebagai implementasi tol laut, tentu jalur Pulau Jawa ini akan lebih menguntungkan ketimbang tol laut di wilayah timur karena muatan kembali tidak kosong," pungkasnya.
