Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menegosiasikan besaran bunga pinjaman yang akan diberikan China Development Bank (CDB) untuk membayar pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Meski demikian, target awal pemerintah yang menginginkan besaran bunga sebesar 2 persen kemungkinan sulit tercapai mengingat pergerakan imbal hasil obligasi AS atau US Treasury yang telah mencapai 4 persen.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, saat ini CDB memberikan penawaran bunga sebesar 3,4 persen dari sebelumnya 4 persen. Menurutnya, Indonesia masih terus bernegosiasi dengan CDB dan dia menargetkan bunga tersebut dapat turun ke level 3 persen.
“Mungkin harusnya dalam 2 minggu ke depan kita sudah dapat respons yang lebih jelas dari CDB. Kita juga masih coba bunganya ke 3 persen,” kata Tiko pada Rabu (12/4/2023).
Tiko melanjutkan, target pemerintah untuk menawar bunga pinjaman ke level 2 persen akan sulit dilakukan. Pasalnya, menurut Tiko saat ini tingkat yield obligasi AS atau US Treasury telah bergerak ke kisaran 4 persen hingga 5 persen.
Meski demikian, Tiko menilai besaran bunga pinjaman China masih berada di level wajar. Hal ini mengingat pinjaman tersebut memiliki tenor selama 30 tahun kredit ini mempunyai tenor yang panjang lebih dari 30 tahun dan interest rate lebih dari 10 tahun.
Baca Juga
“Menurut saya ini [utang] sangat lunak dan cukup bagus buat kita,” imbuhnya.
Sebelumnya, Indonesia dan China telah menyepakati besaran dana pinjaman yang akan digunakan untuk membayar pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebanyak US$560 juta atau Rp8,3 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, besaran bunga yang ditawarkan oleh China saat ini berada di bawah imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS atau US Treasury dengan tenor 30 tahun.
“Kalau dilihat sekarang, penawaran bunga dari China itu lebih rendah sekitar 0,2 persen dari yield obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun,” katanya.
