Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengklaim bahwa progres fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 25 persen.
“Jadi, progres rata-rata pembangunan fisik di sana sekarang kita 25 persen sehingga saya kira mudah-mudahan 17 Agustus 2024 kita bisa ada [upacara] di sana,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/4/2023).
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah pun telah memiliki sistem untuk memonitor bagaimana perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara yang dibangun di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Basuki pun memerinci bahwa hingga saat ini telah ada 33 kontrak besar pembangunan infrastruktur di IKN. Mulai dari pembangunan kantor dan istana presiden, perumahan menteri, hingga kantor 4 kementerian koordinator.
Tak hanya itu, dia menyebut saat ini telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan arteri, jalan tol, bendungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan air minum, dan juga landmark sumbu kebangsaan.
“Ada 33 kontrak besar di sana sekarang. Termasuk IPAL, sampah, air minum sudah kita mulai," jelasnya.
Baca Juga
Di sisi lain, dia pun mengungkapkan bahwa nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak investor untuk melihat perkembangan dari Ibu Kota tersebut usai Lebaran Idulfitri 1444 H/2023.
“Iya, beliau bilang begitu habis lebaran [akan mengajak investor ke IKN]. Ada yang dari luar negeri dari Jepang kemarin nyamperin juga. Korea Selatan juga pengen masuk tapi kan tidak seabreg-abreg gitu. Ada yang pengen hunian, ada juga yang lapangan golf. Tadi pak presiden menyampaikan ada letter of intent untuk bangun lapangan golf,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Basuki mengaku telah mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Indonesia itu untuk membentuk peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN dengan merincikan zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Mulai dari zona yang mau digunakan dan dibangun pemerintah, maupun lahan yang potensial digarap oleh para investor.
“Jadi tadi kami dipanggil bapak Presiden karena 2 minggu beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetilkan peta IKN, peta RDTR. Untuk investor sendiri jadi ini kan baru letter of intent semua kita harus siap. Terutama Otorita kalau ada orang yang pengen beli tanahnya, dia harus siap karena semua sudah diberikan kewenangannya ke Otorita,” ungkap Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
