Bisnis.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia bakal bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG untuk menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Siti Choiriana mengapresiasi Pemerintah yang mempercayai PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan beras seberat 132 juta kilogram kepada 13 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 18 Provinsi di Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras itu akan dilakukan selama 3 bulan sejak Maret-Mei 2023.
"Ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pos Indonesia yang telah dipercaya kembali untuk membantu dan mendistribusikan bansos di tahun 2023 ini. Kami sebelumnya yaitu pada 2021 hingga 2022 juga diamanahi untuk menyalurkan bantuan yang sama dan alhamdulillah sukses mendistribusikan semua tepat waktu," tuturnya, Senin (3/4).
Menurutnya, PT Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan ke beberapa provinsi antara lain Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Dia menjelaskan untuk Provinsi Papua ada sebanyak 4.654 ton beras telah disalurkan.
Sementara itu, untuk Papua Barat ada sebanyak 750 ton beras telah disalurkan. Masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan yang dimulai pada 31 Maret 2023.Lebih lanjut, penunjukan Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan ini bukanlah tanpa alasan.
Baca Juga
Siti Choiriana membeberkan perusahaan yang telah berusia 276 tahun ini memiliki sebaran titik serta jangkauan paling luas hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Terhitung, terdapat 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu di seluruh wilayah Indonesia.
“Lebih dari 5000 pengantar akan kami kerahkan untuk membantu menyalurkan Program Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023. Dengan demikian, distribusi bantuan akan lebih cepat dan merata,” katanya.
Supaya bantuan tersebut tepat sasaran dan bisa diterima oleh yang berhak, Pos Indonesia, kata Ana, sudah menerapkan langkah-langkah, seperti melakukan validasi penerima dan melakukan geotagging pada tiap penerima manfaat.
"Proses validasinya adalah kami memastikan dan mencocokkan data penerima, memfotonya, kemudian setelah selesai dan cocok datanya, kami melakukan geotagging pada foto tersebut sehingga kami tahu bahwa KPM ini nyata dan sesuai,” ujarnya.
