Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ikut menaruh perhatian serius pada dampak ikutan sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris untuk rencana pengembangan pengembangan atau plan of development (PoD) Wilayah Kerja (WK) Tuna tahun ini.
Seperti diketahui operator blok, perusahaan migas asal Inggris Premier Oil Tuna BV dengan hak partisipasi (PI) 50 persen belakangan mendapat sanksi lantaran bermitra dengan perusahaan migas pelat merah asal Rusia, Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Ltd yang memegang PI 50 persen.
“Kita akan jalan terus, nanti kalau memang harus cari kemitraan baru ya kita akan dorong itu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Arifin menambahkan kepastian pengembangan Blok Tuna, yang berada di lepas pantai Natuna Timur, atau bersinggungan dengan perbatasan Vietnam itu menjadi hal yang strategis buat pemerintah.
Selain fungsi kedaulatan teritorial, blok itu juga dianggap memiliki kandungan gas yang terbilang besar saat ini.
“Karena memang perkembangannya bagus, masa kalau perkembangannya bagus kita setop, ya kita cariin saja [mitra baru],” kata dia.
Baca Juga
Kementerian ESDM memperkirakan potensi gas yang dihasilkan Blok Tuna berada di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Rencanannya hasil produksi gas dari Lapangan Tuna bakal diekspor ke Vietnam pada 2026 mendatang.
Adapun, Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun. Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.
Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun. Adapun, kontraktor gross revenue sebesar US$773 juta atau setara dengan Rp11,4 triliun dengan biaya cost recovery mencapai US$3,315 miliar.
Seperti diberitakan sebelumnya, Harbour Energy, induk usaha Premier Oil Tuna BV, mengatakan adanya keterbatasan operator Blok Tuna untuk mengerjakan rencana pengembangan lantaran sanksi yang ditetapkan Uni Eropa dan pemerintah Inggris tersebut. Sanksi itu menjadi tindaklanjut dari sikap Uni Eropa dan pemerintah Inggris atas invasi Rusia ke Ukraina sejak awal tahun lalu.
“Rencana pengembangan itu terdampak sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu bagi mitra Rusia kami di lapangan Tuna,” tulis Harbour Energy dalam laporan tahunan mereka dikutip Minggu (12/3/2023).
Lewat laporan tahunan yang berakhir 31 Desember 2022, Harbour Energy menegaskan bakal berkoordinasi dengan Zarubezhneft untuk memastikan rencana pengembangan lapangan bisa direalisasikan tahun ini sesuai dengan lini masa yang disepakati bersama dengan SKK Migas.
“Kami akan bekerja sama dengan mitra kami untuk sampai pada jalan keluar tertentu, memastikan pengembangan proyek ini berjalan tahun ini,” tulis Harbour Energy.
