Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengkaji permohonan insentif harga khusus gas di sisi hulu di level US$4,72 per MMBTU yang diminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) awal tahun ini.
Permintaan perusahaan gas negara itu berkaitan dengan penugasan yang diberikan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas (jargas) mencapai 1 juta unit setiap tahunnya.
Seperti diketahui, pembiayaan pembangunan jargas sejak 2022 tidak lagi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penetapan harga jual pada KKKS senantiasa akan mempertimbangkan faktor keekonomian lapangan untuk menjamin sektor hulu migas tetap prospektif dan menggairahkan dalam mendorong investasi,” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi saat dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).
Kurnia berpendapat sejumlah KKKS yang memiliki cadangan gas besar relatif tidak memiliki kesulitan untuk memasok gas dengan harga di level US$4,72 per MMBTU tersebut. Apalagi saat ini permintaan gas untuk rumah tangga hingga transportasi umum masih relatif terbatas.
Kendati demikian, sejumlah kontraktor dengan volume gas kecil relatif mengalami kesulitan untuk memastikan pasokan gas murah kepada PGAS mendatang. Kewajiban pasok gas murah itu bakal membebani keekonomian lapangan seiring dengan tren pertumbuhan permintaan di sisi hilir nantinya.
Baca Juga
“Untuk itu, pembangunan infrastruktur jargas Non APBN dan dijual ke pelanggannya perlu mempertimbangkan juga harga beli gas di hulunya menggunakan konsep harga komersial agar pasokan gas untuk jargas tersebut bisa lebih terjamin,” tuturnya.
Kurnia memastikan, lembaganya berkomitmen untuk melakukan penilaian dan rekomendasi penentapan volume dan harga gas di sisi hulu yang selanjutnya ditetapkan Kementerian ESDM.
“SKK Migas dan hulu migas sejauh ini telah mendukung program HGBT serta jaringan gas kota dan BBG transportasi umum dengan harga gas US$4,72 per MMBTU tanpa adanya take or pay,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PGAS tengah meminta persetujuan pemerintah untuk insentif harga hulu gas di level US$4,72 per MMBTU menyusul penugasan pembangunan fasilitas jargas mencapai 1 juta unit per tahun.
Direktur Utama PGAS Muhammad Haryo mengatakan persetujuan harga gas hulu itu bakal membantu kelanjutan investasi perseroan untuk menjalankan penugasan pemerintah tersebut mendatang.
“Kami masih berproses dalam meminta persetujuan pemerintah, yang apabila disetujui, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina akan memiliki ruang lebih dalam mengembangkan jaringan gas,” kata Haryo kepada Bisnis, Rabu (15/3/2023).
Lewat persetujuan itu, lanjut Haryo, perseroan berharap ruang gerak yang lebih agresif untuk melakukan pemasangan jargas ke konsumen sektor kecil dan rumah tangga di kawasan yang belum terpasang.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan jargas ditargetkan mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) baik melalui APBN, pembangunan mandiri oleh BUMN dan skema KPBU. Khusus untuk KPBU, target pembangunan jargas sebanyak 2,5 juta SR.
Jargas yang sudah dikelola saat ini mencapai 982.360 sambungan rumah tangga (SRT). Sebanyak 597.708 SRT berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya 384.708 SRT dari investasi PGAS.
Adapun, dengan investasi PGAS hanya mampu mencapai 400.000 SRT per tahunnya. Haryo lantas berharap sisa 600.000 SRT dapat dibantu oleh pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun kerja sama dengan pihak swasta.
“Pemerintah berupaya keras membangun jargas sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN. Jargas ini disambut baik masyarakat karena banyak manfaatnya. Selain lebih bersih, jargas tersedia 24 jam,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji lewat keterangan resmi akhir tahun lalu.
Di sisi lain, PGAS sempat melaporkan adanya penurunan margin kotor atau gross profit margin yang signifikan imbas kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) 7 industri yang dipatok maksimal US$6 per MMBTU.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga 2021, penurunan margin kotor dari penjualan gas PGAS mencapai US$266 juta atau setara dengan Rp3,98 triliun, asumsi kurs Rp14.979.
“Penerapan HGBT mulai dari 2020 sampai 2024, kalau ini dilakukan semua dan kami sudah layani 100 persen pelayanan ada potensi gross margin di subholding gas sebesar US$784 juta [setara Rp11,74 triliun),” kata Haryo saat RDP dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Adapun PGAS telah menyalurkan gas bumi kepada 65 kawasan industri atau setara dengan 52 persen dari total 126 kawasan industri yang beroperasi di Indonesia saat ini.
Sementara total niaga PGAS di kawasan industri itu mencapai 645 pelanggan dengan besaran gas mencapai 140 BBTUD saat ini.
Sementara, rata-rata penjualan gas di luar 7 industri penerima HGBT berada di kisaran US$8 hingga US$9 per MMBTU. Dengan demikian, terdapat selisih harga jual yang cukup signifikan dari harga keekonomian dengan HGBT yang dipatok US$6 per MMBTU kepada 7 industri penerima tersebut.
