Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah merencanakan membuat buffer zone di Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara sebagai pengaman.
Jokowi mengatakan dirinya pernah mengusulkan adanya buffer zone selebar 50 meter di Depo Plumpang pada 2009 atau saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Namun, rencana tersebut belum direalisasikan karena belum tersedia solusi untuk masyarakat yang bermukim di sekitar fasilitas tersebut.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air, kanan kirinya sungai, tapi memang belum sampai pada titik memberikan solusi bagi penduduk yang ada di situ," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (5/3/2023).
Jokowi menilai rencana tersebut perlu direalisasikan mengingat fasilitas Depo BBM sangat berbahaya untuk berdekatan dengan kawasan permukiman.
Menurutnya, zona-zona penduduk harus dibatasi dengan sungai yang dibuat untuk melindungi aktivitas masyarakat.
Baca Juga
"Objek vital yang kita miliki karena barang-barangnya di dalamnya barang-barang yang sangat berbahaya untuk berdekatan dengan masyarakat apalagi dengan pemukiman penduduk," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023).
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” ujar Jokowi.
Menurut Presiden, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina. Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.
“Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tegasnya.
Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dilakukan evaluasi dan audit. Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
“Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu,” tutur Presiden.
