Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk proyek pembangunan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Timika, Papua.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan untuk KPBU di sektor sumber daya air (SDA) menjadi hal yang baru baik bagi pemerintah dan juga badan usaha. Menurutnya, di sektor SDA masih sedikit proyek yang diminati oleh para badan usaha.
Pasalnya, di sektor SDA, hanya proyek PLTA yang dapat menghasilkan pendapatan bagi badan usaha. Di sisi lain, para badan usaha baru akan melirik proyek itu apabila memiliki potensi energi listrik sebesar 75 megawatt (MW) atau lebih.
"Kami sedang mengurus di Timika, the wetest area in the world, ini nanti bisa menghasilkan ribuan megawatt, tidak hanya untuk Freeport, tapi dengan pengembangan dana otonomi baru bisa jadi sumber [pembiayaan]," ujarnya Innovative Financing in Unity, Selasa (1/3/2023).
Sebelumnya, Basuki mengungkapkan bahwa Jepang tengah melirik peluang untuk investasi pada salah satu proyek bendungan dan PLTA di Timika.
Namun, Basuki belum dapat memberikan nilai investasi yang akan diperoleh dari negara tersebut, sebab saat ini masih dalam proses studi kelayakan atau feasibility study (FS).
"Dari Jepang, nilainya belum tahu, mereka lagi melakukan FS-nya, tapi masih persetujuan untuk FS. Ya ini di tahun ini FS-nya selesai," ujarnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, pemerintah tengah menyiapkan lelang proyek bendungan dan PLTA di Papua dengan nilai investasi mencapai Rp18,39 triliun.
Bendungan tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 639 megawatt (MW). Listrik yang dihasilkan dari bendungan tersebut akan digunakan untuk memasok wilayah kerja PT Freeport Indonesia.
"Sekarang lagi di proses yang di Freeport yang ada di Timika. Itu sedang di proses oleh Dirjen Pembiayaan untuk bisa mereka berinvestasi di PLTA di sana dengan bendungan," jelasnya.
