Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengungkapkan idealnya Indonesia memiliki anggaran untuk riset sebesar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Handoko memaparkan bila mengambil contoh pada PDB 2016 sebesar Rp12.406 triliun, harusnya anggaran riset mencapai Rp124 triliun. Nyatanya, realisasi belanja riset nasional pada tahun tersebut hanya sebesar Rp30,78 triliun (pembulatan Rp31 triliun).
“Menurut standar Unesco dan World Bank, standarnya kalau negara yang PDBnya besar seperti Indonesia, itu 1 persen dari PDB. Tetapi dalam perhitungan resmi pada saat itu [2016] di Indonesia, angka belanja riset nasional mencapai Rp31 triliun,” ujarnya dalam Media Lounge Discussion di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta, Jumat (24/2/2023).
Handoko menekankan bahwa dari 1 persen tersebut, seharusnya 20 persen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya bersumber dari swasta.
Sementara pada 2016 tercatat APBN mengeluarkan sekitar Rp26 triliun untuk riset atau setara 80 persen. Justru swasta yang hanya menyumbang 20 persennya.
“Pada saat itu angka belanja riset nasional masih didominasi pemerintah, terbalik dengan standar global. Nonpemerintah masih sangat kecil,” tambahnya.
Baca Juga
Meski demikian, Handoko menilai pemerintah pada 2016 telah menunaikan kewajibannya dalam memenuhi anggaran riset sebesar 20 persen dari APBN.
“Untuk Rp120 triliun itu, 20 persennya harusnya Rp24 triliun, artinya pemerintah sudah menunaikan kewajibannya kalau ikut standar dunia, berarti yang masalah itu pendanaan dari nonpemerintah,” tambah Handoko.
Dirinya juga tidak memungkiri bahwa anggaran dari nonpemerintah atau swasta yang tidak terdeteksi dan minoritas masih menjadi masalah dan harus dipecahkan bersama, salah satunya melalui peleburan lembaga riset menjadi BRIN.
Adapun, bila mengacu pada PDB 2022 sebesar Rp19.588 triliun, artinya APBN seharusnya mengeluarkan Rp39 triliun untuk riset nasional.
