Bisnis.com, JAKARTA – Program Kartu Prakerja 2023 memasuki babak baru dengan tidak lagi menggunakan skema semi bantuan sosial (bansos), melainkan menggunakan skema normal.
Untuk itu perlu pengawalan dari berbagai pihak seperti universitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Melalui skema ini, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) Denni Purbasari menekankan pentingnya mengawal program tersebut agar merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Penting mengawal Program Kartu Prakerja agar tetap imparsial, terhindar potensi pelanggaran lembaga pelatihan dalam memberikan pelatihan berkualitas, juga selalu berbasis bukti yang solid dari mitra universitas dan LSM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/2/2023).
Program Kartu Prakerja pada 2023 dengan skema akan fokus pada skilling, reskilling dan upskilling bagi penerima manfaat program melalui berbagai pelatihan yang berkualitas dengan standar yang semakin meningkat.
Upaya tersebut di antaranya ditandai dengan peningkatan nominal bantuan untuk biaya pelatihan sehingga per orang akan mendapatkan bantuan senilai Rp4,2 juta.
Baca Juga
Besaran tersebut mencakup biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600.000 untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali, dan insentif survei sebesar Rp100.000.
Selain bantuan, durasi pelatihan bertambah dari 6 jam menjadi 15 jam dan pelatihan yang diselenggarakan dengan moda daring, luring dan bauran.
Selain itu, program pemerintah ini boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
“Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut,” tambahnya.
Adapun, dalam upaya mengawal ekosistem Prakerja pada skema , MPPKP bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University), Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Tanjung Pura, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Yayasan Plan International Indonesia dan KIPRa Papua.
Pada 6-8 Februari 2023, MPPKP bersama mitra universitas dan LSM melakukan kegiatan sosialisasi mengenai standar Program Kartu Prakerja pada skema yang akan diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan tentang pentingnya Program Kartu Prakerja untuk mempersiapkan generasi muda, sekaligus mengapresiasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang melibatkan berbagai pihak.
“Prakerja bukan hanya sekedar program, melainkan sebuah gerakan yang melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya berhenti di masa pandemi. Semoga program ini bisa terus berlangsung,” katanya.
Perwakilan Universitas Udayana Wayan Gede Supartha mengingatkan perlunya orang-orang yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk memastikan seluruh ekosistem Program Kartu Prakerja patuh terhadap standar yang sudah ditetapkan.
“Program Kartu Prakerja harus dikawal secara berintegritas agar sesuai dengan hasil yang diharapkan,” pungkas Wayan.
Pada 17 Februari 2023, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka gelombang pertama skema dengan kuota sebesar 10.000 orang.
“Mengapa kuota dibatasi? Karena menyesuaikan dengan program pendaftaran lembaga pelatihan yang dikurasi MPPKP. Pelatihan tersedia masih dalam terbatas dan kuota akan ditingkatkan di gelombang lanjutannya,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Kartu Prakerja, Jumat (17/2/2023).
