Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mendapatkan surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Rp50,2 triliun terhadap kementerian/lembaga pada APBN 2023.
Hal itu disampaikan Hendrawan saat rapat kerja dengan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta di Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
“Menteri Keuangan membuat surat pada 9 Desember 2022, automatic adjustment sebesar Rp50,2 triliun. Pertanyaan kami, ini ambisi penghematan lebih dini atau perencanaan yang kurang akurat?” ujarnya dikutip dari siaran virtual.
Dia pun mempertanyakan langkah Kemenkeu yang meminta pemblokiran anggaran pada saat APBN 2023 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 belum berjalan.
“Jadi ini hebat sekali. Waktu saya ditanya oleh sejumlah kepala daerah dan sebagainya, yang kita tahu transfer daerahnya semakin berkurang,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menyatakan bahwa automatic adjustment bukan pemotongan anggaran. Menurutnya, hal ini merupakan cara untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu ke depan.
Baca Juga
“Caranya adalah dengan meminta semua kementerian/lembaga untuk menahan diri memprioritaskan belanja pada yang benar-benar penting untuk didahulukan, seperti yang tidak atau belum penting jangan dipaksakan keluar untuk awal-awal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini mengeluhkan adanya Rp412 miliar dana anggaran yang hingga kini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Risma mengutarakan bahwa anggaran Kementerian Sosial atau Kemensos untuk tahun 2023 mencapai Rp78,1 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp412 miliar masih diblokir.
“Jadi, [anggaran 2023] turun sekitar Rp300 miliar, kemudian ini diblokir Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2/2023).
Dia mengungkapkan bahwa untuk pembukaan blokir anggaran, rapat dapat berlangsung hingga dini hari dan memakan banyak waktu. Risma menyatakan telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Saya sudah sampaikan ke Menkeu, ‘Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan.’ Ini termasuk bansos [bantuan sosial] lho kami diblokir Rp400-an miliar ini,” ujarnya.
Pemblokiran anggaran turut memengaruhi kinerja Kemensos sepanjang tahun lalu. Untuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau Pena, misalnya, hanya membukukan realisasi sebesar Rp26,68 miliar atau hanya 52,31 persen dari total anggaran Rp51 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
