Risma Curhat Ke DPR, Dana Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani

Ini pernyataan Mensos Risma ke DPR RI soal dana bansos Rp412 miliar yang masih diblokir Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini meninjau penyaluran bantuan sosial dan berdialog langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), ATENSI Disabilitas, ATENSI Yatim Piatu, Program Permakanan Lansia dan Disabilitas. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada Jumat (20/1/2023). Dok Kemenkeu RI
Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini meninjau penyaluran bantuan sosial dan berdialog langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), ATENSI Disabilitas, ATENSI Yatim Piatu, Program Permakanan Lansia dan Disabilitas. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada Jumat (20/1/2023). Dok Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeluhkan adanya anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp412 miliar yang hingga kini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Risma mengatakan sudah bersurat ke Menkeu Sri Mulyani terkait hal ini. 

Risma mengutarakan bahwa anggaran Kementerian Sosial atau Kemensos untuk tahun 2023 mencapai Rp78,1 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp412 miliar masih diblokir. 

“Jadi, [anggaran 2023] turun sekitar Rp300 miliar, kemudian ini diblokir Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2/2023).

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa untuk pembukaan blokir anggaran, rapat dapat berlangsung hingga dini hari dan memakan banyak waktu.

Mensos Risma menyatakan telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

“Saya sudah sampaikan ke Menkeu [Sri Mulyani], ‘Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan.’ Ini termasuk bansos [bantuan sosial] lho kami diblokir Rp400-an miliar ini,” ujarnya. 

Pemblokiran anggaran turut memengaruhi kinerja Kemensos sepanjang tahun lalu. Untuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau Pena, misalnya, hanya membukukan realisasi sebesar Rp26,68 miliar atau hanya 52,31 persen dari total anggaran Rp51 miliar. 

“Jadi, memang untuk Pena itu karena memang baru dibuka blokirnya 5 Oktober 2022. Jadi kami pun kesulitan, kita coba lembur sampai pagi-pagi, kami kesulitan,” pungkasnya. 

Risma pun berharap dana Kemensos dapat segera cair. Hal ini bertujuan agar pihaknya mampu menjalankan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat. 

Sebagaimana informasi, dari total Rp78 triliun anggaran Kemensos pada tahun ini, sebagian besar akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. 

Dari jumlah Rp78 triliun, lebih dari setengahnya atau Rp74 triliun ditujukan untuk Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Adapun, anggaran Rp4 triliun dialokasikan untuk bencana, anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan orang terlantar lainnya. 

Sementara itu, anggaran paling besar dialokasikan untuk Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT dengan nilai sebesar Rp45,1 triliun. Dana ini sedikitnya menjangkau 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Selanjutnya, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah anggaran sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper