Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeluhkan adanya anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp412 miliar yang hingga kini masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Risma mengatakan sudah bersurat ke Menkeu Sri Mulyani terkait hal ini.
Risma mengutarakan bahwa anggaran Kementerian Sosial atau Kemensos untuk tahun 2023 mencapai Rp78,1 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp412 miliar masih diblokir.
“Jadi, [anggaran 2023] turun sekitar Rp300 miliar, kemudian ini diblokir Rp412 miliar sendiri, sudah diblokir di awal,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/2/2023).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa untuk pembukaan blokir anggaran, rapat dapat berlangsung hingga dini hari dan memakan banyak waktu.
Mensos Risma menyatakan telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Saya sudah sampaikan ke Menkeu [Sri Mulyani], ‘Bu kalau sudah disetujui DPR, mestinya kita bisa jalan.’ Ini termasuk bansos [bantuan sosial] lho kami diblokir Rp400-an miliar ini,” ujarnya.
Pemblokiran anggaran turut memengaruhi kinerja Kemensos sepanjang tahun lalu. Untuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau Pena, misalnya, hanya membukukan realisasi sebesar Rp26,68 miliar atau hanya 52,31 persen dari total anggaran Rp51 miliar.
“Jadi, memang untuk Pena itu karena memang baru dibuka blokirnya 5 Oktober 2022. Jadi kami pun kesulitan, kita coba lembur sampai pagi-pagi, kami kesulitan,” pungkasnya.
Risma pun berharap dana Kemensos dapat segera cair. Hal ini bertujuan agar pihaknya mampu menjalankan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat.
Sebagaimana informasi, dari total Rp78 triliun anggaran Kemensos pada tahun ini, sebagian besar akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat.
Dari jumlah Rp78 triliun, lebih dari setengahnya atau Rp74 triliun ditujukan untuk Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Adapun, anggaran Rp4 triliun dialokasikan untuk bencana, anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan orang terlantar lainnya.
Sementara itu, anggaran paling besar dialokasikan untuk Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT dengan nilai sebesar Rp45,1 triliun. Dana ini sedikitnya menjangkau 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah anggaran sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM.
