Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini agar mampu mendistribusikan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau dana bansos senilai Rp476 triliun pada masyarakat rentan dan tidak dikorupsi.
Sri Mulyani bersama dengan Menteri Sosial Risma diketahui berkunjung ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkait dengan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1/2023).
Dalam agenda tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.
“Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi, ya bu [Risma], dalam hal ini,” ujarnya dalam siaran langsung Youtube, Jumat (20/1/2023).
Sri Mulyani menegaskan bahwa dengan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, Kementerian Keuangan akan melihat seluruh aktivitas Kementerian Sosial yang dinilai mampu memberikan hasil nyata dan manfaat kepada masyarakat rentan.
“Ini penting sekali. Namanya anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin,” kata Sri Mulyani.
Perlindungan sosial merupakan salah satu alokasi belanja strategis negara untuk menangkal guncangan ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun ini.
Selain perlindungan sosial, Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan belanja untuk ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga pertahanan dan stabilitas pangan Indonesia.
Di sektor energi, pemerintah menyiapkan dana Rp341 triliun guna menjaga ketahanan dan laju produksi. Adapun alokasi belanja di sektor infrastruktur disiapkan senilai Rp392 triliun.
Sementara itu, belanja untuk sektor kesehatan non-Covid19 dialokasikan sebesar Rp178 triliun, selanjutnya belanja pendidikan mencapai Rp612 triliun.
Pada tahun ini, pemerintah juga menyiapkan alokasi belanja untuk pentahapan pemilu senilai Rp21,86 triliun dan belanja terkait dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp23,9 triliun, terutama untuk infrastruktur senilai Rp21 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” tuturnya baru-baru ini.
