Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merampungkan peta jalan atau road map hilirisasi hingga 2040 yang memprioritaskan 21 komoditas dari delapan sektor, tidak hanya pada nikel dan bauksit.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan komoditas tersebut menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia.
“Ini potensi yang sangat luar biasa, ini kami laporkan ke Pak Presiden, dan akan kami launching [peta jalan hilirisasi 2040],” paparnya dalam Investment Day di Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Sebagai informasi, MIF 2023 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, serta didukung oleh Kementerian Investasi/BKPM, sehingga para investor dapat bertemu dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk bisa menjalin kolaborasi yang nyata di bidang investasi
Untuk menunjang realisasi tersebut, Bahlil mengungkapkan setidaknya membutuhkan investasi senilai US$545,3 miliar atau sekitar Rp8.114 triliun (kurs Rp14.881 per dolar AS) yang diperuntukkan bagi delapan sektor prioritas.
Sektor-sektor tersebut mencakup mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Baca Juga
Bahlil menunjukkan terdapat 21 komoditas prioritas untuk hilirisasi, di antaranya batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak.
Selain itu juga hilirisasi terhadap aspal buton, minyak bumi, serta gas bumi. Sementara komoditas lainnya, yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam.
Sebelumnya, Bahlil mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk membuat skala prioritas dalam proses hilirisasi dan target-target yang harus dilakukan selanjutnya.
"Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi utamanya dalam proses menjadi negara maju.
Dirinya tidak masalah apabila keputusan Indonesia, seperti setop ekspor bahan baku, dibawa ke meja WTO (World Trade Organization), karena Indonesia pun dapat mengajukan banding.
“Kami sudah berkomitmen menjaga lingkunga, karena itu kami melakukan hilirisasi, tidak hanya pada persoalan nilai tambah, tetapi agar tidak terjadi penambangan masif,” jelas Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
