Bisnis.com, JAKARTA — Belanja anggaran untuk dukungan akses perumahan masyarakat berpendapatan rendah atau MBR telah mencapai Rp175,36 triliun. Akses terhadap hunian, yang menjadi salah satu kebutuhan pokok, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar papan. Padahal, rumah layan merupakan kebutuhan dasar untuk hidup yang bermartabat.
Dalam rentang 2010—2022 atau selama 12 tahun, total pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk akses perumahan MBR mencapai Rp175,36 triliun. Total belanja itu terdiri dari berbagai pos, baik belanja secara langsung maupun melalui penanaman modal negara (PMN).
Kemenkeu mencatat bahwa total anggaran dukungan akses MBR melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2010—2022 mencapai Rp32,2 triliun. Dari anggaran itu, terdapat pembangunan atau perbaikan 1,13 juta rumah.
Lalu, terdapat Rp79,9 triliun untuk likuiditas pembiayaan terhadap 1,16 juta rumah MBR. Terdapat pula pemberian subsidi agar MBR dapat mengakses kredit perumahan, yakni berupa bantuan uang muka (down payment/DP) Rp774 miliar per tahun dan subsidi selisih bunga Rp2,57 triliun pada 2022.
Pemerintah pun melakukan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF senilai total Rp7,8 triliun untuk pembiayaan 421.650 rumah. Pemerintah juga menambah PMN untuk PT Bank Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Rp2,48 triliun dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Rp1,57 triliun untuk kebutuhan pembiayaan perumahan.
Baca Juga
"Pembangunan perumahan juga memberikan dampak pengganda ekonomi luar biasa, menciptakan kesempatan kerja, dan mengangkat sektor UMKM," tulis Sri Mulyani dalam unggahan media sosialnya, dikutip pada Senin (16/1/2023).
Terdapat pula dana bergulir melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tercatat sejak 2020, yakni Rp87,6 triliun. Angka itu terdiri dari anggaran FLPP Rp79,77 triliun untuk 1,16 juta rumah dan PMN ke PT SMF.
