Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2023, menjelang tahun politik.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mewanti-wanti jajarannya untuk tetap menjaga kredibilitas PUPR dan kepercayaan masyarakat memasuki tahun politik 2023. Sebab, menurut Basuki, menjaga hal tersebut bukanlah hal yang gampang.
“Tahun 2023 adalah tahun politik, akan ada banyak tekanan. Tapi saya minta bapak-bapak di sini sebagai generasi penerus untuk tetap profesional. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi selaku orang PU, kita harus menunjukkan bahwa kita berkompeten dan memiliki integritas untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Jangan ikut berpolitik. Kalau kita profesional, kita pasti dicari orang,” kata Basuki, dikutip Jumat (13/1/2023).
Dia menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama, terkait percepatan pembelanjaan anggaran pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Percepatan pembelanjaan anggaran harus kita lakukan sebagai kementerian yang ditugaskan untuk membelanjakan anggaran untuk pembangunan. Kita diberi amanah untuk membelanjakan anggaran tersebut sesuai aturan yang ada, dengan regulasi dan APBN sebagai instrumennya. Jadi harus cepat,” tegasnya.
Kedua, Basuki meminta agar pembangunan infrastruktur memperhatikan aspek pemanfaatan, ketepatan sasaran, dan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Baca Juga
“Semua infrastruktur yang telah selesai dibangun harus dimanfaatkan. Jangan sampai begitu dicek ternyata belum bermanfaat bagi masyarakat. Lebih baik tidak mengeluarkan uang daripada tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik batalkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah dibangun tidak hanya dioperasikan, tetapi juga dipelihara, dioptimalisasi, dan direhabilitasi jika mengalami penurunan manfaat.
“Pelihara yang sudah dibangun. Saat akan dimanfaatkan, semuanya harus dicek dan harus bersih dari sisa-sisa material. Ke depannya sisi estetika dan lingkungan harus lebih baik,” ujarnya.
Ketiga, dia juga mendorong pihaknya untuk mencermati serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
Untuk itu, dia meminta para kepala balai dan satker untuk mengingatkan dan mengawasi penyedia jasa untuk mempertahankan kualitas pekerjaan. Jika penyedia jasa terlambat, Basuki meminta jangan segan untuk memberikan punishment.
Menutup arahannya, Basuki mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan insan PUPR sepanjang 2022 dan meminta untuk bekerja lebih keras di tahun 2023.
“Di 2023 kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan manfaat infrastruktur yang sudah kita kerjakan. Lakukan identifikasi dan inventarisasi di daerah masing-masing. Kalau ada yang belum dimanfaatkan, harus dimanfaatkan dahulu," tandasnya.
Terakhir, Basuki menekankan pembangunan hanya boleh dilaksanakan atas perintah Presiden. Dia berharap pada tahun 2023 Kementerian PUPR dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik.
