Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah mengungkapkan alasannya meminta Komisi IX DPR RI untuk menggelar rapat kerja pembahasan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja secara tertutup.
Ida menjelaskan bahwa pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang menjadi wakil pemerintah untuk menyampaikan Perppu Cipta Kerja kepada DPR.
Beberapa menteri yang ditunjuk yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.
Khusus untuk klaster ketenagakerjaan, pemerintah memberikan mandat ke Kemenaker untuk menjelaskan terkait Perppu Cipta Kerja ke DPR.
Ida mengatakan rapat digelar secara tertutup, lantaran Perppu Cipta Kerja belum di representasikan di DPR. Oleh karena itu, untuk pendalaman lebih lanjut, dia meminta DPR agar rapat digelar secara tertutup.
“Jadi karena ini kan belum representasi di DPR, untuk menjelaskan ya saya tertutup saja karena khusus kepada klaster ketenagakerjaan. Pada saatnya, DPR akan mengundang pemerintah untuk menjelaskan secara keseluruhan tentang Perppu,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menjelaskan bahwa alasan Ida meminta pendalaman dilakukan secara tertutup agar Kemenaker bisa dengan bebas menjelaskan substansi Perppu Cipta Kerja.
“Menaker [Ida Fauziah] meminta pendalaman dibuat tertutup agar bisa bebas menjelaskan. Kalau dibuat terbuka akan salah menjelaskan mengenai kebijakan kementerian lain kan enggak enak,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah tiba-tiba meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk melaksanakan Rapat Kerja pada Rabu (11/1/2023) secara tertutup, saat akan membahas pendalaman terkait Perppu Cipta Kerja.
Dalam rapat kerja hari ini, Ida menyampaikan bahwa sebetulnya yang berwenang untuk menyampaikan ke DPR terkait pendalaman Perppu Nomor 2/2022 adalah kementerian lain. Untuk itu, dia meminta izin kepada pimpinan Komisi IX agar rapat selanjutnya dilakukan secara tertutup.
“Izin bapak pimpinan, apabila dimungkinkan sesungguhnya yang mendapatkan mandat untuk menjelaskan kepada DPR adalah kementerian lain. Mungkin jika bapak ibu ingin melakukan pendalaman, mungkin akan lebih leluasa apabila rapat dilakukan secara tertutup,” ujar Ida.
