Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menolak rencana kebijakan penetapan tarif KRL bagi penumpang kategori mampu alias orang kaya.
Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu bisa membuat orang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga potensi kemacetan akan bertambah.
"Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (30/12/2022).
Politisi Fraksi PKS ini juga menambahkan bahwa sejatinya transportasi massal termasuk KRL ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak.
Pasalnya KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
"Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami over load di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya," ujar dia.
Baca Juga
Lebih lanjut dia menyatakan penolakan atas rencana tersebut lantaran subsidi Rp3,2 triliun untuk pengguna kereta api pada 2022 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih dinilai sangat minim.
Suryadi pun mengatakan bahwa pihaknya meminta subsidi transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar makin banyak yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal.
