Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif kereta rel listrik (KRL).
Wakil Ketua DPR yang akrab disapa Cak Imin ini menilai wacana perbedaan tarif KRL tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
"KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL)," kata Cak Imin, Jumat (30/12/2022).
Alih-alih membedakan kelas penumpang, Gus Muhaimin mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Pasalnya, para pengguna KRL telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.
"Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," ujarnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran. "Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran," tuturnya.
Dia pun mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. Menurutnya masyarakat pasti akan merespons positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.
"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," ujarnya.
