Bisnis.com, JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) memasuki babak baru pada 2022. Temuan biaya bengkak puluhan triliun rupiah hingga kecelakaan yang menewaskan dua pekerja kontraktor, mewarnai perjalanan proyek kerja sama Indonesia dan China tersebut.
Tahun ini menjadi tahun keenam berjalannya proyek KCJB sejak konstruksi dimulai pada 2016. Tantangan proyek semakin besar apalagi target penyelesaian proyek sudah di depan mata yakni Juni 2023, setelah sebelumnya molor dari target pada 2019.
Ada berbagai tantangan proyek yang dirasakan saat memasuki 2022. Salah satu di antaranya yakni pembengkakan biaya proyek, dari nilai awal kurang lebih US$6 miliar.
Pada awal tahun ini, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menemukan bahwa biaya proyek mengalami bengkak sebesar US$1,675 miliar atau sekitar Rp24 triliun. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa perusahaan mengusulkan angka cost overrun itu, sebelum di-review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita sudah mengusulkan ada cost overrun itu di angka US$1,675 billion [Rp24 triliun], itu pun dalam proses berikutnya masih akan kita koreksi. Jadi angka cost overrun itu berkembang, perhitungan awal itu malah sampai Rp2,8 triliun," jelas Dwiyana, April 2022 lalu.
Singkat cerita, hasil review BPKP per September 2022 akhirnya menemukan bahwa cost overrun proyek tembus US$1,449 miliar atau sekitar Rp21 triliun. Artinya, biaya proyek kini menjadi sekitar US$7,5 miliar (setara dengan Rp117 triliun sesuai kurs Rp15.605 per dolar AS).
Baca Juga
Sejumlah faktor menyebabkan biaya proyek membengkak. Contohnya, pembebasan lahan, tantangan konstruksi, pengadaan persinyalan GSM-R, pengadaan listrik, integrasi dengan LRT Jabodebek, dan masih banyak lagi.
Untuk menutup biaya bengkak, porsi pembayaran dilakukan 25 persen dari ekuitas KCIC sedangkan 75 persen dari pinjaman. Untuk pembayaran cost overrun melalui ekuitas, konsorsium BUMN RI memiliki kewajiban sebesar 60 persen, sedangkan China harus membayar 40 persen sisanya.
Di sinilah peran APBN kembali dibutuhkan. Apalagi, sejak 2021 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang memungkinkan dukungan APBN kepada proyek yang awalnya dijanjikan business-to-business (B2B) itu.
Pada 2021, konsorsium BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) sudah pernah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp4,3 triliun. PMN itu untuk memenuhi kekurangan kewajiban penyetoran modal (base equity) PT PSBI kepada KCIC.
Pada tahun ini, berdasarkan hitungan Komite Kereta Cepat, Indonesia kembali membutuhkan dukungan PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk pemenuhan kewajiban kepada KCIC, dalam membayar cost overrun sekaligus memastikan proyek selesai tepat waktu.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sebagai pimpinan konsorsium PSBI, beberapa kali membeberkan bahwa PMN tersebut bersifat penting untuk bisa menjamin penyelesaian proyek. Pada Juli 2022, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyebut cashflow KCIC semakin tipis.
"Cashflow PT KCIC itu akan bertahan mungkin sampai dengan September. Sehingga kalau ini [PMN] belum turun, maka cost overrun yang penyelesaiannya diharapkan Juni 2023, ini akan terancam mundur," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).
Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan PMN senilai Rp3,2 triliun untuk proyek KCJB, melalui PT KAI. PMN tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR dan diharapkan turun sebelum akhir tahun ini.
"Kalau PMN ini diberikan maksimal Desember [2022], maka kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Proyek akan selesai pertengahan 2023," tegas Didiek kembali pada RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11/2022).
Setelah beberapa kali pembahasan dengan parlemen, Komisi VI DPR akhirnya menyetujui pemberian PMN untuk kedua kalinya bagi proyek KCJB, Rabu (23/11/2022).
Kecelakaan Kerja
Kurang dari sebulan setelah rapat tersebut, masalah baru muncul dan berdampak langsung pada keberlangsungan proyek. Pada Minggu (18/12/2022), dua orang WNA China pekerja kontraktor Sinohydro tewas akibat kecelakaan kereta teknis pada jalur KCJB. Selain itu, empat orang pekerja asal China juga mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit.
Akibatnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan agar pekerjaan proyek di jalur lokasi kecelakaan dihentikan sementara waktu. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) diminta untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan selama proyek dihentikan.
"Kegiatan yang diberhentikan sementara merupakan kegiatan yang berlangsung pada ruas jalur terdampak, sementara kegiatan pembangunan di lokasi lain akan tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melalui pesan singkat, Senin (19/12/2022).
Adanya penghentian pekerjaan proyek tak membuat Ketua Komite Kereta Cepat Luhut Binsar Pandjaitan bergeming.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menegaskan bahwa kecelakaan maut tersebut tidak akan berdampak pada target pengoperasian kereta pada Juni 2023.
"Tetap [tepat waktu Juni 2023]. Kamu jangan mau lambat," ujarnya saat ditemui di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Pesan Luhut itu masih sama seperti pada kunjungan perdana Presiden China Xi Jinping untuk melihat proyek KCJB. Pada pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden usai KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022), Luhut memastikan proyek tersebut akan rampung pada pertengahan tahun depan.
Dia bahkan mengundang Xi Jinping untuk menghadiri peresmian pengoperasian Kereta Cepat pada pertengahan tahun depan.
"Kami berharap Presiden Xi Jinping bisa menghadiri peresmian operasional Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung pada pertengahan tahun depan bersama Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Masa depan megaproyek tersebut masih panjang dan penuh dengan tantangan. Pemerintah perlu "memutar otak" agar proyek bisa balik modal lebih cepat dari prediksi yakni 38 tahun.
Belum lagi, pada tahun ini KCIC mengajukan permohonan kepada pemerintah mengenai perpanjangan masa konsesi pengelolaan KCJB dari 50 tahun ke 80 tahun. Apabila dikabulkan pemerintah, pengelolaan kereta peluru itu baru akan bisa sepenuhnya dimiliki Indonesia 80 tahun sejak pengoperasian di 2023.
