Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 ke 4,7 persen, sehingga menjadi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan negara dan mengelola belanja.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati mengenai penerimaan pajak tahun ini. Dalam foto itu, Sri Mulyani tampak memotong tumpeng karena penerimaan pajak telah melampaui target 2022, yakni mencapai Rp1.634 triliun.
Menurutnya, pada tahun depan pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1.718 triliun. Jumlahnya meningkat hingga 15,69 persen dari outlook penerimaan 2022 senilai Rp1.485 triliun, sehingga perlu adanya kinerja maksimal dalam mencapai target tahun depan.
Meskipun kinerja penerimaan pajak terbilang baik tahun ini, Sri Mulyani tetap mewaspadai adanya risiko perlambatan ekonomi 2023 yang akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bahkan, menurutnya, negara turut mewanti-wanti perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
"Tahun depan, target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.718 triliun, target yang dihitung dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan koreksi harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan perekonomian di angka 4,7 persen," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, dikutip pada Minggu (25/12/2022).
Angka 4,7 persen merupakan proyeksi terendah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari sejumlah lembaga. Angka itu berasal dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yang awalnya memproyeksikan ekonomi Indonesia 2023 tumbuh 5,3 persen, lalu merevisinya menjadi 4,7 persen.
Selain OECD, lembaga-lembaga lainnya pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksinya dari 5,4 persen menjadi 5,0 persen, begitu pula International Monetary Fund (IMF) yang menurunkan proyeksi dari 5,3 persen ke 5,0 persen.
Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen. Angka itu diperoleh dari perhitungan sepanjang 2022 yang ditetapkan bersama oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk Undang-Undang (UU) Nomor 28/2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah tidak mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 karena telah resminya UU 28/2022. Namun, apabila terdapat perkembangan yang signifikan pada tahun depan, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan asumsi APBN, seperti yang terjadi pada tahun ini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
