Negosiasi Alot, RI-China Belum Sepakat Soal Biaya Bengkak Kereta Cepat

Bisnis.com, JAKARTA- Negosiasi antara Indonesia dan China dalam menyepakati angka biaya bengkak atau cost overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih berjalan alot. Padahal, suntikan modal negara sebesar Rp3,2 triliun untuk membayar cost overrun ditargetkan cair sebelum akhir tahun.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyebut kesepakatan angka cost overrun antara kedua negara belum tercapai. Hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mengenai cost overrun proyek KCJB sebesar US$1,45 miliar.

Sementara itu, hasil temuan pihak China yang diwakili oleh National Development and Reform Commission (NDRC) justru lebih kecil yakni US$980 juta.

"Negosiasi dengan China mengenai cost overrun memang belum selesai. Betul itu," ucap Dwiyana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12/2022).

Dwiyana justru berharap kesepakatan antara kedua negara dan cairnya PMN Rp3,2 triliun bisa tercapai secara paralel sebelum akhir 2022. Dia optimistis hal tersebut bisa terwujud.

"Kami target [dua-duanya tercapai] akhir tahun. Pasti pemerintah tidak akan tinggal diam. Ini terus negosiasi, kok," tegasnya.

Untuk diketahui, Komisi VI DPR telah menyetujui pemberian tambahan PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung senilai Rp3,2 triliun melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Melalui KAI, PMN akan disetorkan kepada ekuitas KCIC untuk permodalan BUMN Indonesia dalam membayar cost overrun.

BUMN China juga akan menyetorkan modalnya kepada ekuitas KCIC, lantaran merupakan pemilik 40 persen saham KCIC. Di sisi lain, BUMN Indonesia memegang 60 persen saham perusahaan.

Total cost overrun sebesar US$1,45 miliar (atau Rp21 triliun) itu tidak akan dibayar hanya dengan ekuitas KCIC saja. KCIC juga akan mengajukan pinjaman kepada China Development Bank (CDB).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa terdapat perbedaan asumsi cost overrun antara Indonesia dan China. Misalnya, mengenai biaya bengkak untuk sistem persinyalan, pengadaan lahan, atau pengadaan listrik.

Pihak China, kata pria yang akrab disapa Tiko itu, tidak mengakui adanya biaya tambahan tersebut. Oleh karena itu, nilai cost overrun yang ditemukan pihak China lebih kecil.  

Akan tetapi, lantaran PMN sudah disetujui sebesar Rp3,2 triliun untuk cost overrun, Tiko mengatakan bakal transparan apabila PMN melebihi dari cost overrun yang disepakati.

"Bisa jadi [PMN berlebih] kalau nanti kesepakatan [cost overrun] menurun sedikit. Akan tetapi, nanti akan kami laporkan lagi [ke DPR]," ujarnya setelah Rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11/2022).