Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso mengungkapkan dari data Kementerian Pertanian terkait kesiapan penyerapan beras sekitar 600.000 ton, nyatanya hanya tersedia 166.000 ton.
Dari data yang Buwas terima, pihaknya telah melakukan pengecekan bersama Satgas Pangan, TNI, Dinas Pertanian, dan masyarakat tani di 24 provinsi. Alhasil, pihaknya hanya menemukan 166.000 ton dari 600.000 ton yang disebut Kementan.
“Sampai 5 Desember [2022] yang bisa kami serap dengan komersil sebesar 166.000 ton. Itu yang bisa kami lakukan penyerapannya,” ujar Buwas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian, Kepala BPS, Kepala Bapanas, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT RNI, Rabu (7/12/2022).
Kementerian Pertanian (Kementan) di hadapan Komisi IV DPR pada RDP 23 November 2022, telah berkomitmen akan memasok beras kepada Bulog sebesar 600.000 ton dalam waktu 7 hari. Hal tersebut merupakan upaya memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog.
Namun hingga 5 Desember 2022, atau 12 hari berlalu, hanya 166.000 ton stok yang dapat Perum Bulog serap karena ketersediaan di lapangan tidak sesuai dengan data yang diberikan Kementan.
“Jadi, yang tadinya ada 30.000 ton, padahal orang ini kontrak sama kita, itu hanya adanya 3.000 ton. Tapi dalam data yang ada pada kita, dia memiliki 30.000 ton. Kontrak sama kita itu harganya Rp 10.200 per kg. Begitu yang 30.000 ton itu dia mintanya Rp11.000/kg. Dicek di lapangan, barangnya tidak ada sebanyak itu. Sekali lagi bukan mencari kesalahan, ini untuk kebaikan dan kebenaran,” papar Buwas.
Baca Juga
Buwas yang memimpin Perum Bulog mengungkapkan pihaknya telah diamanatkan untuk mengamankan minimal 1 juta cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir 2022.
Per 6 Desember 2022, dari total stok beras Perum Bulog sebanyak 494.202 ton, stok komersil tersedia sebanyak 198.965 ton (40,24 persen) dan stok CBP 295.337 ton (59,76 persen). Dengan demikian, butuh setidaknya sekitar 700.000 ton untuk mencapai batas minimal stok CBP.
Sementara pelaksanaan operasi pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) hingga 5 Desember 2022 telah mencapai 1.074.408 ton.
Untuk mencapai 1 juta ton CBP, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberikan izin impor sebesar 500.000 ton.
“Saya sudah teken surat perintah dari Menko [Airlangga Hartarto], dari Bulog, meminta agar segera diizinkan impor, maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500.000 ton kapanpun diperlukan, sekarang sudah dipesan, karena Bulog pelaksananya,” tegas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada awak media saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
