Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menindak tegas pengusaha yang tak melakukan hilirisasi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah akan tetap melakukan hilirisasi lantaran terbukti memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tak segan-segan untuk menahan perizinan pengusaha yang mencoba untuk menghalangi terjadinya hilirisasi di dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2022, Jumat (2/12/2022).
“Kalau ada yang main-main, mohon maaf walau senior juga saya tahan izinnya. Nggak ada cerita, ini hilirisasi,” kata Bahlil, Jumat (2/12/2022).
Bahlil mengakui, saat ini masih saja ada pengusaha yang mencoba untuk menghalangi agar tak terjadi hilirisasi yang massif. Salah satunya adalah hilirisasi batu bara menjadi DME (dimethyl ether).
Sebelum adanya hilirisasi DME, Bahlil mengatakan impor LPG tiap tahunnya mencapai 6 juta metrik ton. Adapun harga enam juta metrik ton saat ini mencapai US$900, sehingga pemerintah memberikan subsidi hampir Rp13 triliun. Padahal menurut Bahlil, Indonesia dapat membuat substitusi impor yakni low kalori DME dan mampu menghasilkan nilai tambah.
Baca Juga
Untuk itu, dia sekali lagi mengingatkan kepada pengusaha untuk menaati kebijakan yang sudah ditetapkan.
“Ini hati-hati kalau kalian tidak bangun hilirisasi, izinnya kita evaluasi. Sekarang kan kewajiban undang-undang perpanjangan izin batubara atau nikel atau tembaga harus bangun hilirisasi,” pungkasnya.
