Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Duh! Realisasi Fisik Proyek Kementerian PUPR Baru Capai 75 Persen

Serapan anggaran Kementerian PUPR baru mencapai 69,4 persen dari alokasi APBN 2022 dan realisasi pembangunan fisik 75 persen.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 28 November 2022  |  16:11 WIB
Duh! Realisasi Fisik Proyek Kementerian PUPR Baru Capai 75 Persen
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan II di Sadang, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022) - BISNIS - Muhammad Ridwan.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mencatatkan realisasi pembangunan fisik sebesar 75 persen dari total APBN 2022.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa hingga 26 November 2022, realisasi anggaran kementeriannya baru mencapai Rp84,3 triliun dari total alokasi APBN 2022 senilai Rp121,4 triliun. Jumlah itu tercatat baru mencapai 69,4 persen dari total alokasi tahun ini.

"Dengan realisasi fisik 75 persen," ujar Basuki pada Senin (28/11/2022).

Basuki memproyeksikan realisasi anggaran tahun ini hanya akan terserap sebesar 96,04 persen dengan menyisakan potensi sisa anggaran lebih sebesar Rp4,81 triliun.

Dia menuturkan, potensi sisa anggaran lebih tersebut akan terjadi di Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp1,39 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,53 triliun.

Basuki mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat rendahnya capaian target tersebut adalah kondisi ekonomi di dalam negeri yang bergejolak pada tahun ini.

"Kenapa progresnya di bawah target 2022 karena dampak dari keadaan ekonomi di Indonesia, terutama setelah kenaikan BBM sehingga penyedia saja, terutama jalan menunggu ada eskalasi atau tidak sehingga mereka ngerem," ungkapnya.

Adapun, Kementerian PUPR telah menyiapkan strategi untuk pengakhiran tahun anggaran 2022 dengan mengalihkan anggaran yang berpotensi tidak terserap, salah satunya untuk penanganan bencana.

Selanjutnya, Kementerian PUPR akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepatan penyelesaian infrastruktur dengan progres tinggi atau selesai pada 2022.

Di samping itu, Kementerian PUPR merujuk pada SE Kepala LKPP No 16/2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terdampak atas kenaikan harga BBM atau aspal pada 2022 dalam rangka penyesuaian nilai kontrak yang terdampak.

"Setelah ada SE ini mereka sekarang jalan kembali, ada beberapa yang sudah putus kontraknya karena berhenti tapi sebagian besar sudah bisa dibantu dengan eskalasi dengan adanya SE LKPP," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

basuki hadimuljono Kementerian PUPR infrastruktur
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top