Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Duh! Realisasi Fisik Proyek Kementerian PUPR Baru Capai 75 Persen

Serapan anggaran Kementerian PUPR baru mencapai 69,4 persen dari alokasi APBN 2022 dan realisasi pembangunan fisik 75 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan II di Sadang, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022) - BISNIS/Muhammad Ridwan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan II di Sadang, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022) - BISNIS/Muhammad Ridwan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mencatatkan realisasi pembangunan fisik sebesar 75 persen dari total APBN 2022.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa hingga 26 November 2022, realisasi anggaran kementeriannya baru mencapai Rp84,3 triliun dari total alokasi APBN 2022 senilai Rp121,4 triliun. Jumlah itu tercatat baru mencapai 69,4 persen dari total alokasi tahun ini.

"Dengan realisasi fisik 75 persen," ujar Basuki pada Senin (28/11/2022).

Basuki memproyeksikan realisasi anggaran tahun ini hanya akan terserap sebesar 96,04 persen dengan menyisakan potensi sisa anggaran lebih sebesar Rp4,81 triliun.

Dia menuturkan, potensi sisa anggaran lebih tersebut akan terjadi di Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp1,39 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,53 triliun.

Basuki mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat rendahnya capaian target tersebut adalah kondisi ekonomi di dalam negeri yang bergejolak pada tahun ini.

"Kenapa progresnya di bawah target 2022 karena dampak dari keadaan ekonomi di Indonesia, terutama setelah kenaikan BBM sehingga penyedia saja, terutama jalan menunggu ada eskalasi atau tidak sehingga mereka ngerem," ungkapnya.

Adapun, Kementerian PUPR telah menyiapkan strategi untuk pengakhiran tahun anggaran 2022 dengan mengalihkan anggaran yang berpotensi tidak terserap, salah satunya untuk penanganan bencana.

Selanjutnya, Kementerian PUPR akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepatan penyelesaian infrastruktur dengan progres tinggi atau selesai pada 2022.

Di samping itu, Kementerian PUPR merujuk pada SE Kepala LKPP No 16/2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terdampak atas kenaikan harga BBM atau aspal pada 2022 dalam rangka penyesuaian nilai kontrak yang terdampak.

"Setelah ada SE ini mereka sekarang jalan kembali, ada beberapa yang sudah putus kontraknya karena berhenti tapi sebagian besar sudah bisa dibantu dengan eskalasi dengan adanya SE LKPP," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper