Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menawarkan kerja sama proyek IKN Nusantara ke berbagai negara, kali ini negara tetangga yaitu Brunei Darussalam.
Hal ini dilakukan seiring dengan adanya kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam di Kampus PUPR, Kamis (24/11/2022) kemarin. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunei Darussalam di bidang infrastruktur.
Sekjen Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan membuka peluang kerja sama untuk Brunei Darussalam di berbagai sektor infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), baik untuk proyek KPBU solicited (diprakarsai pemerintah) maupun unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah).
Zainal menekankan, segala bentuk kerja sama dalam proyek pembangunan IKN ini akan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan. Kami sangat terbuka untuk menerima investor dari Brunai Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN. Sekarang kami sedang siapkan basic infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2023," kata Zainal dalam keterangan resmi, Jumat (25/11/2022).
Pada kesempatan tersebut, Zainal juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema KPBU seperti 14 proyek dalam persiapan senilai Rp130 triliun (pembangunan hunian vertical Spuur Karawang).
Selain itu, ada 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.
Zainal Fatah berharap pertemuan dan forum hari ini dapat memperkuat kerjasama bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Brunai Darussalam, sehingga dapat merealisasikan harapan-harapan kedua negara terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia.
"Kedepan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Kami akan mendorong dan kami berusaha menyediakan ekosistem yang lebih baik untuk investasi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki baru-baru ini juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kemenlu Finlandia Nina Vaskhnlahti untuk membahas pembangunan IKN di bidang pengelolaan air limbah dan kota pintar.
Pertemuan tersebut diklaim akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR untuk menentukan skema kerja sama yang akan disepakati antar kedua belah pihak.
