Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beda Data Kementan dan Bulog yang Berujung Impor Beras

Komisi IV DPR RI memberikan waktu 6 hari kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ke Perum Bulog.
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat

Janji Kementan Pasok 600.000 ton Beras ke Bulog

Komisi IV DPR RI memberikan waktu 6 hari kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ke Perum Bulog sebanyak 600.000 ton. Angka tersebut keluar setelah dikalkulasi dengan stok Bulog yang saat ini kurang dari 600.000 ton sehingga nantinya terdapat total stok yang bisa mendekati 1,2 juta ton hingga akhir tahun.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya, Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600.000 ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," kata Sudin dalam kesimpulan rapat.

Jika tidak bisa dipenuhi dalam 6 hari ke depan setelah rapat ini selesai, maka dianggap data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian tidak valid.

"Jika dalam 6 hari sejak RDP hari ini tidak terpenuhi, maka data diyakini Kementan tidak valid,” sambung Sudin.

Hingga rapat ditutup, Kementan tidak membeberkan dari mana saja rencana memperoleh beras sebesar 600.000 ton tersebut.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI juga sempat mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian terkait stok beras nasional yang surplus 6 juta ton pada tahun ini.

Klaim Kementan tersebut berbeda dengan laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mencatat stok beras nasional pada pekan pertama November 2022 hanya sekitar 6 juta ton.

“Antara swasembada dengan surplus beda. Swasembada itu mencukupi kebutuhan nasional. Kalau surplus kelebihan. Nanti kalau surplus yang 6 juta ini ada atau tidak ada, hanya pejabat yang di Ragunan [Kementan] dan Tuhan yang tahu,” ujar Sudin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, ID Food, dan PT Pupuk di Gedung DPR, Rabu (16/11/2022).

Menurutnya, apabila data Bapanas ditambah dengan klaim Kementan, total stok beras seharusnya berada di kisaran 12,7 juta ton.

"Menurut yang di Ragunan itu, tahu sendiri Ragunan. Ada surplus 6 juta ton, konon katanya," ucap Sudin.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pun menjelaskan bahwa pihaknya mencatat sebaran stok beras nasional minggu ke-1 November 2022 hanya mencapai 6,71 juta ton. Perinciannya, 3 juta ton atau 50,5 persen berada di rumah tangga, 1,4 juta ton atau 22,1 persen di penggilingan, 800.000 ton atau 11,9 persen di pedagang, 651.000 ton atau 9,9 persen di Bulog, 300.000 ton atau 5 persen di hotel, restoran, café, dan 37.000 ton atau 0,6 persen di Pasar Induk Beras Cipinang.

“Jadi itu adalah stok, bukan surplus. Stok beras di Perum Bulog per 13 November sebesar 651.000 ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, baik pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, kita akan top up stok Bulog sampai 1,2 juta ton sampai akhir 2022,” jelas Arief.

Oleh karena itu, Arief mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memenuhi stok beras Bulog sesuai yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton, meski harus dilakukan dengan impor.

“Apabila saat tidak cukup diperbolehkan untuk pengadaan dari luar negeri,” kata Arief menjawab pertanyaan Sudin.

Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa cadangan beras Bulog yang cukup sangat penting bagi stabilisasi harga beras di konsumen. Sebab, dengan cadangan di bawah 1 juta ton yang dimiliki Bulog, sangat berkontribusi terhadap naiknya harga beras di pasaran. Apalagi, beras menjadi kontributor inflasi terbesar dari sektor pangan.

“Dalam 3 bulan terakhir yang paling tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sepanjang 2022, yakni Agustus kenaikan beras berkontribusi sebesar 3,5 persen, September 4 persen, dan Oktober 3 persen,” tutur Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper