Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas nada suaranya meninggi saat pihak Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mengaku sanggup menyediakan beras sebesar 500.000 ton untuk memenuhi stok Perum Bulog yang saat ini hanya 594.856 ton.
Buwas mengatakan, janji tersebut sudah pernah juga diutarakan saat rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Perekonomian yang berlangsung awal November 2022. Namun, kata Buwas, janji tersebut tidak kunjung terealisasi hingga saat ini.
“Pak kami menanyakan ada saksi dari kepolisian dan TNI [soal stok beras di lapangan]. Makanya, kalau ada dirjen asal-asalan ngomong mengerikan sekali. Pertaruahnnya negara, Pak. Pak Wandi [Suwandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan] janji dua kali, jangan main main ini. ini pertaruhan negara ini,” ujar Buwas saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Bapanas, dan ID Food, Rabu (24/11/2022).
Awalnya, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengklarifikasi kebenaran bahwa Kementan menyanggupi untuk menyediakan 500.000 ton beras kepada Bulog dalam Rakortas kepada Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Berikut transkrip lengkap Buwas semprot Kementan soal pengadaan beras:
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet: Saya ingin konfirmasi saja, sampai sekarang tidak terpenuhi?
Baca Juga
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin: Benar tidak, apa yang dikatakan Kepala Badan Pangan?
Dirjen Tanaman Pangan Suwandi: Iya betul.
Sudin: Anda menyanggupi 500.000 ton, betul?
Suwandi: Betul.
Slamet: Janji saat rakortas berapa lama mau dipenuhi?
Buwas: Pak, paling lama satu minggu. Bahkan, saya ditanya, “Ada uangnya gak?” saya bilang, ada. Saya ditanya, sanggup tidak membeli satu juta ton? Saya bilang, sanggup. Dengan harga berapa, Rp10.200 per kg. Kita tunggu, sampai hari ini tidak ada, pak. Hanya omong-omongan begini, dua kali, udah gak terealisasi. Ini bukan siapa turun, siapa salah. Kalau negara ini chaos karena pangan, siapa yang mau tanggung jawab. Kita jangan main main masalah pangan, jangan enteng ngomongnya itu. Walaupun saya bukan menteri tapi pertanggungjawaban negara itu saya berhak.
