Bisnis.com, JAKARTA- Serikat Petani Indonesia (SPI) mempertanyakan kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait usulan impor beras oleh Perum Bulog.
Ketua SPI Henry Saragih menilai kinerja Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," ujar Henry dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).
Henry mengungkapkan sesuai dengan UU Pangan No. 18/2012, tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.
"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata dia.
Henry menyampaikan, pemerintah sampai hari ini baru hanya mengeluarkan peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, bukan cadangan pangan nasional. Seharusnya, kata dia, beras-beras yang ada di pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan-perusahaan pun ikut dihitung.
Baca Juga
"Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya. Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak," papar Henry.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625.000 ton, masih jauh dari target ideal yaitu 1,2 juta ton. Pihaknya, kata Buwas, tidak bisa menyerap beras lantaran produksinya yang terbatas.
Dia pun mengungkapkan Bulog sudah melakukan kerjasama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500.000 ton beras komersil yang berada di luar negeri.
“Kami harus segera mengambil langkah alternatif untuk memenuhi jumlah ini, kami tidak mungkin dalam waktu dekat dapat menyerap dalam jumlah besar karena selain stoknya tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan,” kata Buwas dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Bapanas, Perum Bulog, ID Food dan PT Pupuk Indonesia, Rabu (16/11/2022).
Namun, seiring polemik wacana tersebut, beberapa hari kemudian, Buwas justru memastikan stok dalam negeri berada dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan dengan jumlah hampir 1,2 juta ton.
“Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras komersil hasil kerja sama di luar negeri. Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok dalam negeri sudah habis. Intinya untuk stok beras tidak ada masalah,” kata Buwas dalam keterangan resmi, Jumat (18/11/2022).
