Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan program bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) dapat menyasar 83.000 rumah tangga pada 2023 untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) nasional.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan target itu bakal difokuskan pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
"Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting, oleh karena itu Pemerintah bersama Komisi VII DPR RI hadir untuk selalu memperhatikan masyarakat sampai ke pelosok untuk mendapatkan listrik,” kata Jisman seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (20/11/2022).
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi penyaluran sambungan listrik gratis itu sudah mencapai 75.890 KPM hingga pertengahan November 2022. Jisman berharap realisasi sambungan listrik itu dapat meningkat untuk mengejar target RE tahun ini.
“Hal ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” kata dia.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan RE di tengah masyarakat yang bakal ikut mengerek perekonomian daerah.
Baca Juga
Darmawan mengatakan PLN telah menyiapkan sejumlah rencana kerja strategis untuk dapat memenuhi target penyaluran listrik lewat BPBL sebanyak 83.000 KPM tahun depan.
"Dari Agustus 2022 hingga 19 November 2022, telah dilakukan peresmian penyalaan pertama program BPBL di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Banten, Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah total 75.890 sambungan listrik," kata Darmawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik setelah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan kepada PLN dan badan usaha pelat merah lainnya menjadi penugasan untuk membuka peluang atau pasar baru di tengah masyarakat.
“PMN PLN Rp10 triliun ini adalah penugasan untuk jaringan listrik dan listrik desa, kalau teman-teman bilang tidak usah dibangun listrik desa yasudah kami pun tidak butuh PMN,” kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).
Rencanannya PMN Rp10 triliun pada PLN akan diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di sejumlah daerah yang masih minim akses listrik dari negara.
Perinciannya, alokasi pembangunan pembangkit baru sebesar Rp1,7 triliun, transmisi dan gardu induk Rp3,7 triliun dan jaringan distribusi Rp4,4 triliun.
“Dia yang membuka market baru, membuka peluang-peluang yang belum ada pemain yang masuk itu tugas BUMN, ketika marketnya belum masuk,” ujarnya.
Kendati demikian, PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama periode 2023-2024.
Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatera dan Kalimantan Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024.
Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima.
Adapun, dana PMN 2021 yang telah direalisasikan hingga triwulan pertama tahun ini sebesar Rp4 triliun atau setara dengan 80 persen dari keseluruhan dana yang dihimpun dari kas negara. Sementara dana PMN 2022 sebesar Rp5 triliun hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi penerbitan peraturan pemerintah (PP).
