Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap terjadi pergeseran investasi pada sisi midstream pengolahan bijih nikel seiring dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kebijakan moratorium investasi baru pada pabrik pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF).
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, moratorium itu diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal mereka lebih intensif pada pembangunan pabrik hidrometalurgi yang mengolah lebih lanjut bijih nikel kadar rendah atau limonit menjadi baterai kendaraan listrik hingga panel surya.
“Sejak tahun lalu APNI minta moratorium pabrik teknologi RKEF tapi bagaimana kita mengundang investasi baru untuk pabrik hidrometalurgi karena masa depan ada di limonit, kita semua lagi green energy,” kata Meidy saat dihubungi, Minggu (20/11/2022).
Menurutnya, intensifikasi investasi pada pembangunan pabrik hidrometalurgi bakal menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku dari tahap prekursor menuju baterai katoda yang saat ini masih minim.
Di sisi lain, dia mengatakan, moratorium pabrik berteknologi RKEF sebagai penghasil stainless-steel ditargetkan dapat mengurangi permintaan pada saprolite atau bijih nikel kadar tinggi. Alasannya, cadangan bijih nikel kadar tinggi itu hanya dapat bertahan 7 hingga 10 tahun.
APNI memproyeksikan konsumsi saprolite tahun ini bisa mencapai 140 juta ton. Konsumsi itu bakal meningkat menjadi 150 juta ton tahun depan dan akan terkerek hingga 400 juta ton pada 2026 mendatang.
Baca Juga
“Kalau konsumsi 400 juta ton itu cadangan saprolite kita tidak cukup, maksimal pabrik stainless steel ini hanya bertahan 7 tahun,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah menyusun kebijakan pemberhentian atau moratorium investasi baru pada pembangunan pabrik RKEF yang menjadi lini hilir pengolahan bijih nikel kadar tinggi atau saprolite. Pengolahan dengan teknologi RKEF ini pada umumnya menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) untuk kemudian dibuat menjadi stainless steel.
Kebijakan moratorium itu juga akan diikuti dengan penyesuaian corrective factor (CF) untuk harga patokan mineral (HPM) bijih nikel kadar tinggi. Harapannya, terjadi peralihan konsumsi bahan baku untuk pabrik pengolahan nikel pada limonit.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Irwandy Arif mengatakan, manuver itu diambil untuk meningkatkan investasi baru pada pabrik hidrometalurgi yang mengolah lebih lanjut bijih nikel kadar rendah atau limonit menjadi baterai kendaraan listrik hingga panel surya.
“Pak Menko Luhut sudah berbicara dengan Menteri ESDM dan Menperin supaya arah stainless steel yang memakan nikel kadar tinggi itu supaya dibatasi saja,” kata Irwandy saat diskusi daring, Jumat (18/11/2022).
Irwandy mengatakan, Kementerian ESDM bersama Kementerian Perindustrian tengah membahas intensifikasi hilirisasi dari bijih nikel kadar rendah tersebut seiring dengan rencana pemberhentian investasi baru pada pabrik berbasis teknologi RKEF penghasil stainless steel mendatang.
Di sisi lain, dia mengatakan, rencana moratorium itu masih terus dimatangkan selepas rapat awal yang telah dimulai sejak awal 2021.
“Awal tahun lalu sudah ada rapat internal ya, rapim secara khusus perindustrian dan pertambangan, tapi harus didorong lagi supaya lebih maju,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
