Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui tambahan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
PMN tersebut senilai Rp7,5 triliun berasal dari cadangan investasi 2022. Secara terperinci, PMN untuk Garuda ditujukan untuk restorasi pesawat dan modal kerja setelah proses PKPU sesuai rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR dan Menteri BUMN.
"Keputusan pertama, Komisi VI menyetujui pemberian tambahan penyertaan modal negara tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi 2022 senilai Rp17,48 triliun sesuai dengan hasil rapat kerja dengan Menteri BUMN tanggal 4 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Rp7,5 triliun dengan tujuan restorasi pesawat dan modal kerja post-PKPU sesuai dengan rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR dan Menteri BUMN," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Selasa (1/11/2022).
Sesuai hasil rapat, Komisi VI DPR juga memberikan catatan Garuda Indonesia dan anak perusahaannya untuk segera melunasi utangnya kepada UMKM (Rp250 juta ke bawah) paling lambat 31 Desember 2022.
Selain GIAA, Komisi VI turut menyetujui pemberian tambahan PMN dari cadangan investasi 2022 kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7,5 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp2,48 triliun.
PMN untuk Hutama Karya guna penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), sementara itu PMN kepada BTN guna penambahan struktur permodalan.
Baca Juga
Adapun, keputusan pemberian PMN kepada tiga BUMN itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN sekitar 3 bulan yang lalu.
Sesuai dengan agenda hari ini, Kementerian BUMN dan DPR juga ikut membahas soal pengajuan tambahan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
PMN kepada KAI untuk pemenuhan setoran modal ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, di mana KAI berperan sebagai lead consortium, dalam rangka membayar cost overrun proyek senilai US$1,45 miliar.
"Sesuai asersi BPKP dua kali terkait dengan cost overrun US$1,45 miliar dan kami juga ingin mengupdate hasil Komite Kereta Cepat dan negosiasi dengan pihak China untuk penambahan porsi modal dan pinjaman yang kami finalisasi dengan China khususnya China Development Bank," terang Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo.
Kendati demikian, hasil rapat memutuskan bahwa Komisi VI masih akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan tambahan PMN 2022 kepada KAI senilai Rp3,2 triliun.
"Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilaksanakan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI [Persero] dan PT KCIC," lanjut Aria Bima.
Komisi VI DPR akan menjadwalkan segera rapat dengan PT KAI dan PT KCIC untuk meminta pendalaman.
