Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan hampir sekitar 2,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Oktober 2022 kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Pemberian NIB Pelaku UMKM di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
“Realisasi sampai dengan Oktober, NIB sudah hampir 2,5 juta. Target tahun ini 3 juta,” kata Bahlil.
Terkait kendala penerbitan NIB melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Bahlil menyampaikan bahwa tidak ada kendala terutama untuk pelaku UMKM.
Kendalanya justru berasal dari perusahaan besar lantaran masih ada masalah terkait terbatasnya data RDTR untuk izin lokasi dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang kini lebih dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun, dia meminta untuk memaklumi hal tersebut. Pasalnya, kata dia, OSS baru saja dibangun satu tahun yang lalu.
“Ya biasalah namanya juga aplikasi baru dibangun 1 tahun, menghubungkan 79 undang-undang, dengan PP, Permen, waduh itu nggak gampang bos,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya secara bertahap akan terus melakukan sejumlah perbaikan untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan NIB.
Ditemui terpisah, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menyampaikan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten menjadi 5 provinsi dengan realisasi NIB terbanyak.
“Nanti setelah 5 provinsi ini, [posisi] keenam ketujuh antara Bali dan Sumatera Utara. Jadi 7 besarnya biasa bergerak di antara itu,” ungkapnya.
Sebagai informasi, NIB merupakan bentuk perizinan tunggal yang berlaku sebagai legalitas pelaku usaha. Bagi para pelaku usaha mikro, NIB menjadi syarat fasilitasi bantuan pemerintah lain, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).
Selain itu, dengan adanya NIB, pelaku usaha bisa memanfaatkan berbagai program dan fasilitas pemerintah dalam pengembangan UKM/UMKM.
