Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha meminta pemerintah menyiapkan langkah untuk mengefisienkan proses pengolahan aspal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sebab, salah satu masalah industri aspal di kawasan tersebut adalah proses pengolahan yang konvensional dan mahal.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan, pemerintah mesti segera melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk mengefisienkan proses pengolahan aspal di Indonesia.
"Pengolahan aspal di Indonesia masih konvensional. Harus ada litbang untuk mengubah proses ekstraksi dan pemurnian dari konvensional bisa jadi lebih efisien," kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (11/10/2022).
Dengan demikian, sambungnya, biaya pengolahan dan produksi aspal di Tanah Air bisa lebih murah dan arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia setop impor aspal pada 2024 bisa terealisasikan.
Selain itu, kata Bobby, proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan juga sejalan dengan rencana tersebut.
Dengan kata lain, dalam penyiapan anggaran tahunan, baik itu untuk pemeliharaan jalan negara, provinsi, dan kabupaten harus dialokasikan pengadaannya ke produsen aspal Buton.
Baca Juga
Bobby menambahkan, harus ada sinergi antara peraturan pemerintah, upaya penelitian dan pengembangan, serta pihak swasta, dalam hal ini adalah investor, yang diyakini bakal masuk ketika ada kepastian pasar.
Adapun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan akan menghentikan impor aspal dalam 2 tahun mendatang, mengingat masih besarnya cadangan aspal di Buton yang mencapai 662 juta ton. Sementara itu, 95 persen kebutuhan aspal di Indonesia masih dipenuhi dari impor karena harganya lebih murah.
Terkait dengan hal itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, diperlukan investasi sekitar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun untuk bisa memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sebanyak 5 juta ton per tahun.
Dia menuturkan, produksi industri aspal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hanya mencapai 100.000 ton per tahun. Pemerintah pun, kata Bahlil, terus menggenjot agar ekspansi dan penambahan investasi baru untuk membangun industri aspal segera dilakukan.
