Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah langkah guna mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk menyetop impor aspal pada 2024.
Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (BGNL) Kemenperin, Wiwiek Pudjiastuti, mengatakan sedikitnya terdapat 3 langkah yang disiapkan terkait dengan arahan tersebut.
Pertama, Kemenperin akan mengusulkan agar komoditas aspal masuk dalam neraca komoditas. "Sehingga pemanfaatan aspal Buton sebagai PDN Strategis Nasional dapat dimaksimalkan," kata Wiwiek kepada Bisnis, Selasa (11/10/2022).
Kedua, mendorong pembangunan pabrik aspal Buton di daerah-daerah terdekat dengan bahan baku untuk menekan biaya transportasi sehingga harga jual aspal Buton bisa bersaing di pasaran.
Ketiga, melakukan upaya-upaya lainnya untuk memperkenalkan aspal buton kepada masyarakat.
Terkait dengan desakan tersebut, produsen aspal Buton mengusulkan kepada Jokowi agar menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal pembelian aspal Buton langsung dari pemerintah.
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan oleh para pelaku industri aspal Buton kepada Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (BGNL) Kemenperin Wiwiek Pudjiastuti.
"Pelaku industri aspal Buton siap memenuhi target pemerintah dalam hal menyetop impor aspal pada 2024,dengan catatan ada kepastian pasar. Produsen mengusulkan agar Presiden menerbitkan Inpres pembelian aspal Buton langsung oleh pemerintah," jelas Wiwiek.
Dengan adanya kepastian pasar, sambungnya, pelaku industri dikatakan bisa melakukan persiapan produksi sebaik-baiknya. Sementara itu, utilisasi industri aspal Buton pada 2021 hanya 5 persen.
Wiwiek mengatakan kondisi itu menjadi penyebab para produsen aspal di kawasan tersebut tidak berani menyiapkan stok.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini menegaskan akan menghentikan impor aspal di Tanah Air pada 2024. Sebab, terdapat cadangan aspal di Buton sebanyak 662 juta ton.
Sementara itu, aspal di Indonesia sebanyak 95 persen didatangkan melalui mekanisme impor.
Terkait dengan hal itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan diperlukan investasi sekitar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun untuk bisa memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sebanyak 5 juta ton per tahun.
Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, jelasnya, produksi industri aspal di kabupaten hnya 100.000 ton per tahun. Pemerintah pun, kata Bahlil, terus menggenjot agar ekspansi dan penambahan investasi baru untuk membangun industri aspal segera dilakukan.
