Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Menteri Bahlil: Ongkos Gede Akusisi Freeport Balik Modal pada 2025

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan balik modal atau break even poin ongkos akuisisi Freeport.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 05 Oktober 2022  |  17:33 WIB
Menteri Bahlil: Ongkos Gede Akusisi Freeport Balik Modal pada 2025
Menteri Investasi - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Bagikan

Bisnis.com, DEPOK — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal balik modal pada 2024-205 setelah sebelumnya mengakuisisi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).  

Bahlil beralasan dividen yang belakangan disetor PTFI kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) relatif besar untuk dapat mengembalikan biaya akuisisi saham mayoritas PTFI pada 2018 lalu.

“Kalau dividen begini terus, akuisisi saham 51 persen itu maksimal lima hingga enam tahun terjadi break even point di tahun 2024 sampai 2025 karena gede sekali laporannya dari pak Tony [President Direktur PTFI],” kata Bahlil selepas rangkaian acara orasi ilmiah PTFI di ITB, Bandung, Rabu (5/10/2022).

Bahlil mengapresiasi kinerja PTFI yang mencatatkan setoran dividen relatif besar itu tiap tahunnya. Selain itu, dia juga menilai positif, sikap PTFI yang kooperatif untuk melaksanakan setiap kewajiban untuk mendorong hilirisasi tembaga di dalam negeri.

“Sebagai Menteri Investasi saya apresiasi karena semua aturannya ditaati, bangun smelter ditaati, pendapatan negara naik, dividen untuk Inalum naik,” tuturnya.

Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan Richard C. Adkerson menilai positif kesepakatan divestasi saham yang belakangan ikut mengerek kinerja penambangan hingga hilirisasi bijih tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Divestasi saham itu memberikan kepastian kerja sama yang konstruktif antara pemerintah dan PTFI," ujarnya. 

Richard mencontohkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian dari sisi hukum, fiskal, pajak, royalti dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk PTFI hingga 2041 mendatang.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan hak pengeoperasian bagi Freeport-McMoRan (FCX) yang memegang bagian saham 48,8 persen PTFI.

“Desember 2018 kita sampai pada perjanjian, kita melakukan transisi pada PTFI dari yang tambang terbuka untuk kemudian menjadi wilayah operasi tambang bawah tanah terbesar kedua di dunia,” kata Richard saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Gadjah Mada, Selasa (4/10/2022).

Di sisi lain, Richard menambahkan, pihaknya juga telah memenuhi seluruh permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkaitan dengan peralihan saham mayoritas untuk Pemerintah Indonesia yang dibarengi dengan pengembangan ekonomi lokal hingga pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur.

Seperti diketahui, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam FCX. Adapun saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen PT Inalum dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

“Presiden [Jokowi] sangat jelas memberikan instruksi ke saya. Apa yang dia inginkan seperti Indonesia mesti memiliki 51 persen saham PTFI, dia ingin kita juga untuk komit untuk membangun smelter tembaga baru,” kata dia.

Selepas divestasi saham itu, PTFI menargetkan dapat menyetor uang mencapai US$80 miliar atau setara dengan Rp1.128 triliun, kurs Rp15.230, pada kas negara secara langsung hingga 2041 mendatang. Asumsinya harga tembaga US$4 dan harga emas berada di kisaran US$1.800 saat itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bahlil lahadalia Freeport divestasi freeport
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top