Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membeberkan investasi untuk meningkatkan infrastruktur kelistrikan makin mahal karena target pengerjaan yang jauh dari jaringan listrik terpasang saat ini. Konsekuensinya rasio elektrifikasi PLN masih berada di angka 97,4 persen hingga Juni 2022.
“Rupiah untuk sambung ke pelanggan itu makin lama makin mahal, karena yang sudah kita selesaikan itu di daerah-daerah yang dekat dengan jaringan sedangkan yang jauh rata-ratanya makin mahal,” kata Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Adi mengatakan sejumlah daerah masih memiliki rasio elektrifikasi di bawah 95 persen atau malah status merah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT hingga Riau.
Dia mengatakan biaya untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Madura yang menjadi bagian dari Regional Jawa-Bali mesti menelan anggaran mencapai Rp45 juta per pelanggan. Sementara biaya penyambungan untuk wilayah Sumatra-Kalimantan sekitar Rp35 juta per pelanggan.
Adapun, biaya penyambungan jaringan listrik untuk kawasan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara itu berkisar di angka Rp25 juta per pelanggan.
“Di Jawa-Bali kira-kira Rp1 sampai 2 juta per pelanggan sehingga makin kita melistriki daerah 3T untuk rupiah per kWh pelanggan itu makin akan mahal,” ungkapnya.
Untuk diketahui, PLN mendapatkan PMN Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 triliun dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan biaya program konversi kompor gas LPG ke kompor listrik bukan berasal dari PMN Rp10 triliun untuk PLN. “Oh enggak [dari PMN Rp 10 trilun],” kata Erick seperti dikutip dari Tempo, Rabu (21/9/2022).
Erick mengungkapkan, duit Rp10 triliun tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. PLN akan lebih banyak mengaliri listrik kepada masyarakat ke desa-desa yang belum tersentuh infrastruktur penerangan atau untuk masyarakat tidak mampu.
Dia menegaskan bahwa pemerintah dan PLN sudah bersepakat listrik merupakan kepentingan untuk industri dan kehidupan hari ini.
“Karena semua serba listrik. Nah, jadi kalau bicara mengenai Rp10 triliun itu begitu,” ungkapnya.
