Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp10 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji berharap PMN menjadi tambahan anggaran yang efektif bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.
"PLN sudah dapat Rp10 triliun, tentu uang ini kami berharap bisa efektif untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, tadi diharapkan listrik desa dan lain sebagainya," kata Sarmuji dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Dengan PMN tersebut, Sarmuji berharap isu dihapuskannya listrik 450 volt ampere (VA) dapat ditangguhkan terlebih dahulu. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
"Paling enggak dengan uang Rp10 triliun ini di saat ekonomi kita masih sulit kita juga susah memilah siapa pengguna 450 VA ini, jadi kesempatan menerima Rp10 triliun itu menjadi jaminan juga tidak dihapuskannya pelanggan 450 VA," ujarnya.
Diketahui, PT PLN (Persero) mendapatkan PMN Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 triliun dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan biaya program migrasi dari gas LPG ke kompor listrik bukan berasal dari PMN Rp10 triliun untuk PLN.
“Oh enggak [dari PMN Rp 10 trilun],” kata Erick seperti dikutip dari Tempo, Rabu (21/9/2022).
Erick mengungkapkan, duit Rp10 triliun tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. PLN akan lebih banyak mengaliri listrik kepada masyarakat ke desa-desa yang belum tersentuh infrastruktur penerangan atau untuk masyarakat tidak mampu.
Dia menegaskan bahwa pemerintah dan PLN sudah bersepakat listrik merupakan kepentingan untuk industri dan kehidupan hari ini.
“Karena semua serba listrik. Nah, jadi kalau bicara mengenai Rp10 triliun itu begitu,” ujarnya.
Soal kompor listrik, dia menambahkan, Kementerian BUMN masih memulai dan mencoba merapikan peta biru energi nasional. PLN pun kini tengah melakukan uji coba untuk program itu. Adapun, dia menekankan, proses transisi ke kompor masih diproses oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Lha itu kan prosesnya ada di kementerian lain, belum menjadi penugasan ke kami atau jadi PMN. Ini bukan salah dan benar ini mix. [Jadi] Enggak ada PMN tahun depan mengenai kompor listrik,” ungkapnya.
