RUU IK-CEPA Sah jadi Undang-Undang, Ini 10 Komoditas yang Ingin Didorong ke Korsel

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mendorong 10 komoditas yang ingin di dorong ke Korea Selatan, pasca disetujuinya rancangan undang-undang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) menjadi undang-undang pada akhir Agustus lalu.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik Dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Muhammad Takdir menyampaikan, selain 10 komoditas tadi, pemerintah sedang mempertimbangkan 50 komoditas lainnya yang sedang mereka kaji melalui RCEP.

“Produk-produk yang dikembangkan itu, tentu mesti punya value added yang bagus untuk pasar di South Korea, terutama untuk fashion dan saya pikir kalau nanti kita lihat 50 itu yang kami baru tampilkan baru 10,” kata Takdir saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Jumat lalu (23/9/2022).

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, 10 komoditas unggulan yang didorong untuk pasar Korea Selatan antara lain dedak dan residu lainnya, batu giling dan batu gerinda untuk penggilingan, benang katun single, asam stearat, serta keranjang anyaman dan barang lainnya. Kemudian, benang selain benang jahit, pala, stok tisu toilet/wajah, handuk, pakaian renang pria, dan rajutan.

Sebelumnya, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional ASEAN plus (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP)’ dan ‘Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK–CEPA)’ menjadi Undang-Undang (UU) pada 30 Agustus lalu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, disahkannya RCEP dan IK CEPA akan memudahkan Indonesia dalam melakukan ekspor serta memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Sebab, menurut dia, barang-barang dari luar negeri selama ini sangat mudah masuk ke Indonesia sedangkan Indonesia sulit untuk melakukan ekspor.

“Dengan adanya perjanjian itu, kami jadi mudah, pajaknya jadi zero,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News