Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif ojek online (ojol) yang berlaku mulai Minggu (11/9/2022) dinilai akan memberikan tekanan yang lebih besar pada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan tarif ojol akan memicu kenaikan tajam inflasi sektor transportasi dan akan berpengaruh terhadap inflasi secara umum, khususnya di wilayah perkotaan.
“Yang kena dampak paling dalam justru kelas menengah rentan. Ibaratnya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi online, tetap saja biaya transportasi mahal,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, kenaikan tarif ojol juga akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pasalnya, transportasi termasuk kebutuhan yang penting, maka masyarakat akan memprioritaskan belanja transportasi. Konsekuensinya, kata dia, konsumsi kebutuhan lain, seperti pakaian akan ditunda dan pengeluaran untuk makanan juga akan dihemat.
Di samping itu, dia menilai konsumen akan mencari alternatif transportasi lain, milsanya untuk konsumen kelas menengah akan memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan membayar jasa ojol yang dipersepsikan mahal.
Di sisi lain, pendapatan driver ojol saat ini belum pulih sepenuhnya sejalan dengan mobilitas masyarakat yang belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari data Google Mobility di Jakarta per 10 agustus 2022 yang menunjukkan tingkat pergerakan masyarakat ke ritel atau pusat perbelanjaan masih -11 persen, ke stasiun transit -24 persen, dan ke perkantoran -7 persen.
Baca Juga
“Pemerintah harus hati-hati dalam mendesain kenaikan tarif, cek dulu peningkatan konsumsi kelas menengahnya berapa, kemudian tingkat inflasi, dan juga tantangan kedepan yang bisa hambat daya beli. Disposable income dari konsumen ojol juga tergerus oleh harga pangan,” jelasnya.
Bhima menambahkan kenaikan tarif ojol juga akan berdampak pada pelaku UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, dikarenakan naiknya tarif ojol bisa berimbas ke kenaikan biaya pengiriman makanan dan barang.
“Pemerintah sebaiknya tidak menaikkan tarif ojol, tapi melakukan subsidi terhadap tarif ojol sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM,” kata Bhima.
Bentuk subsidi, imbuhnya, dapat bekerja sama dengan pihak aplikator, tentunya dengan memprioritaskan pengawasan dan transparansi.
“Saya kira anggaran untuk subsidi tarif ojol ada, misalnya 30 persen dari tarif ojol ditanggung APBN. Pendataan ojol juga relatif lengkap, pemerintah tinggal minta data ke aplikator,” imbuhnya.
