Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat, apalagi pemerintah disebut telah mempersiapkan bantuan sosial (Bansos) tambahan untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menyebut rencana kenaikan harga BBM ini ditujukan untuk menjaga anggaran subsidi energi agar tidak melonjak dan melewati alokasi APBN subsidi energi sebesar Rp502 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku telah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bantuan pengganti subsidi BBM. Adapun 3 bantalan sosial yang telah disiapkan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Sosial Pemda.
Berikut 3 bansos pengalihan subsidi BBM yang digulirkan pemerintah:
1. BLT senilai Rp12,4 triliun
Rencananya bantuan ini akan disalurkan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Adapun bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi BBM.
Dengan anggaran Rp12,4 triliun, masyarakat akan mendapatkan dana sebesar Rp300.000 sebanyak dua kali yang akan disalurkan lewat kantor pos di seluruh Indonesia.
"Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani.
2. BSU untuk 16 juta pekerja
Pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. Bantuan ini diberikan hanya untuk 16 juta pekerja dengan total anggaran Rp9,6 triliun.
3. Bansos Pemda Rp2,17 triliun
Total anggaran Rp2,17 triliun ini akan didistribusikan pemerintah daerah sebagai tambahan bansos untuk masyarakat. Dana tersebut merupakan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum sampai ojek.
