Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Janjikan 556.900 Guru Honorer Dapat Tunjangan Tahun Depan

Tunjangan kepada guru honorer tersebut termasuk dalam alokasi anggaran Rp233,9 triliun yang disiapkan pemerintah.
Tankapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/8/2022). /Bisnis-Feni Freycinetia Fitrianirn
Tankapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/8/2022). /Bisnis-Feni Freycinetia Fitrianirn

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan memberikan tunjangan profesi guru atau TPG bagi non PNS atau guru honorer pada 2023. Tunjangan itu disediakan dari alokasi anggaran Rp233,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan Rp608,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan.

Belanja pemerintah pusat senilai Rp233,9 triliun akan mencakup anggaran pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 976.800 mahasiswa, hingga pembayaran tunjangan bagi guru honorer.

"Tunjangan profesi guru, baik pegawai negeri sipil [PNS] maupun non PNS akan tetap disediakan. Sasarannya 556.900 guru non ASN yang mendapatkan tunjangan profesi guru," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8/2022).

Sri Mulyani tidak merinci berapa alokasi belanja untuk tunjangan guru honorer dari pos anggaran Rp233,9 triliun itu. Dia pun tidak menyebut berapa nilai atau perhitungan tunjangan bagi para guru non PNS.

Pemerintah menganggarkan Rp305 triliun belanja pendidikan melalui mekanisme TKD, yakni untuk belanja bantuan operasional sekolah (BOS) 44,2 juta siswa dan bantuan operasional pendidikan bagi pendidikan usia dini (BOP PAUD) 6,1 juta peserta didik.

Terdapat pula anggaran Rp69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan yang mencakup dana abadi pesantren, lalu dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, hingga dana abadi kebudayaan. Anggaran itu pun mencakup belanja pembiayaan pendidikan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sesuai mandat undang-undang, yakni 20 persen dari total belanja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper