Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa para pekerja sangat membutuhkan bantuan sosial atau bantuan subsidi upah (BSU) dalam kondisi saat ini untuk menjaga tingkat konsumsi. Oleh karena itu, penyaluran bansos pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM dinilai tepat.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai bahwa para pekerja baru saja membaik setelah dua tahun tertekan oleh pandemi Covid-19. Namun, saat ini terdapat tekanan dari mahalnya harga sejumlah barang dan tingginya inflasi.
Shinta menilai bahwa pemberian bansos kepada para pekerja merupakan langkah tepat untuk menjaga tingkat konsumsi yang baru saja pulih. Upaya menjaga tingkat konsumsi menjadi penting saat ini karena dapat mendorong geliat ekonomi domestik.
"[BSU pekerja] ini sangat dibutuhkan, terutama kan kita lihat pemerintah sedang mengevaluasi penarikan subsidi. Bansos ini sangat dibutuhkan, dengan kondisi seperti ini kan kita tetap harus meningkatkan daya beli," ujar Shinta saat ditemui di sela Rakerkornas Apindo, Selasa (30/8/2022).
Menurut Shinta, masyarakat telah berada di fase post-covid sehingga konsumsinya meningkat dengan baik. Kondisi itu perlu dioptimalkan agar perekonomian Indonesia yang didominasi konsumsi dapat tumbuh dengan optimal.
Tingginya tingkat inflasi membuat pemerintah harus mendukung konsumsi masyarakat dengan berbagai insentif, di antaranya bansos. Langkah itu pun menurutnya bisa menjadi jalan tengah jika harga BBM akan naik, yang tentunya akan membebani para pengusaha.
"Dengan adanya bansos kami sangat sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan. Makanya kami kemarin bicara timing, kami mengerti mengapa subsidi itu harus diangkat, tetapi waktunya saat ini, apakah ini waktu yang tepat? Saya rasa ini selalu menjadi pertanyaan," ujar Shinta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi BBM. Pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini.
Salah satu jenis bansos itu adalah pemberian bantuan senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
“Total anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).
Selain itu, terdapat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk 20,65 juta keluarga miskin, dengan anggaran Rp12,4 triliun. Lalu, pengalokasian 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum, yang total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.
