Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis target kinerja keuangan pada akhir tahun mampu mencapai target penyerapan anggaran sebesar 95,90 persen.
Budi Karya memaparkan realisasi kinerja keuangan Kementerian Perhubungan hingga Agustus tahun 2022 sebesar 52,6 persen atau Rp16,8 triliun dari pagu anggaran 2022 senilai Rp31,94 triliun. Pada 2022, pagu awal Kemenhub senilai Rp32,94 triliun. Kemudian, dengan adanya penyesuaian dan rekomposisi anggaran, pagu akhir menurun menjadi Rp31,94 triliun.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan Automatic Adjustment memang mempengaruhi ruang fiskal dalam rangka memenuhi program prioritas nasional.
"Namun dengan keterbatasan yang ada, kami juga berupaya memastikan aspek keselamatan, layanan dan kebutuhan infrastruktur prioritas tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (24/8/2022).
Adapun realisasi kinerja anggaran 2022 per jenis belanja, yakni sebagai berikut, di antaranya, Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp3,72 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 67,4 persen Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp13,73 triliun dengan realisasi sebesar Rp6,95 triliun atau 50,6 persen, dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp14,49 triliun dengan realisasi senilai Rp7,34 triliun atau 50,6 persen.
Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja anggaran yaitu dengan mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), merevisi terhadap sisa kontrak dan buka tanda blokir dan memanfaatkan fleksibilitas Automatic Adjustment untuk kegiatan yang lebih feasible atau kegiatan direktif yang penting dan mendesak.
Baca Juga
Sementara itu, Menhub juga mengungkapkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 senilai Rp5,32 triliun, atau 62,61 persen dari target akhir sebesar Rp8,51 triliun.
Realisasi terbesar PNBP yaitu pada Ditjen Perhubungan Laut senilai Rp2,93 triliun yang terdiri atas PNBP fungsional senilai Rp4,9 triliun dan PNBP Non fungsional Rp336 miliar,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub tahun 2023. Pagu Kebutuhan Kemenhub pada tahun 2023 sebesar Rp73,84 triliun, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp33,02 triliun, dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp33,44 triliun.
Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut, yakni, Sekretariat Jenderal Rp541,15 miliar, Inspektorat Jenderal Rp96,65 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rt5,46 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp8,79 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,18 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun, dan Badan Kebijakan Transportasi Rp164,69 miliar, BPSDM Perhubungan Rp3,67 triliun, dan BPTJ Rp259,71 miliar.
