Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku logistik ternyata menolak pemberlakuan kebijakan normalisasi kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (Zero ODOL) pada 2023, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Trisakti.
Menurut Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Universitas Trisakti, sebagian besar responden yang disurvei menilai kebijakan Zero ODOL pada Januari 2023 akan mengerek biaya angkutan barang makin mahal.
Hal itu karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang sehingga keuntungan yang diterima makin menipis.
"Dari hasil penelitian ini terhadap beberapa responden seperti operator, pemilik barang, dan pemilik kendaraan, intinya mereka belum siap kalau Zero ODOL [dilakukan pada] 2023," kata pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Suripno, Selasa (23/8/2022).
Adapun, penelitian kualitatif tersebut dilakukan terhadap 300 responden untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL 2023 terhadap distribusi sembilan bahan pokok/sembako. Responden terdiri dari 100 pengemudi, 100 pemilik kendaraan, dan 100 pemilik barang/pengelola pasar.
Lokasi penelitian mencakup dua titik yakni di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Survei dilakukan di dua pasar induk yang berada di wilayah penyangga seperti Pasar Induk Kramatjati Jakarta dan Pasar Induk Modern Cikampek.
Baca Juga
Dari 100 pengemudi yang diwawancarai di kedua lokasi, 45 persen menyebut keberatan terhadap penerapan kebijakan ODOL tahun depan, 27 persen meminta penundaan, 20 persen tidak setuju, dan hanya 8 persen yang setuju.
Kemudian, dari 100 orang pemilik armada di Pasar Kramatjati dan Cikampek, 33 persen menyatakan tidak setuju terhadap Zero ODOL 2023, 31 persen merasa keberatan, 28 persen meminta ditunda, dan 8 persen menyatakan setuju.
Terakhir, dari 100 responden pemilik barang, 40 persen tidak setuju, 32 persen menyatakan Zero ODOL memberatkan, 16 persen meminta ditunda, dan 12 persen setuju.
Seperti diketahui, kebijakan untuk menormalisasi kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (over dimension over loading/ODOL) sudah pernah ditunda beberapa kali sejak diluncurkan pada 2017.
Untuk itu, Suripno menilai untuk mencapai zero ODOL secara keseluruhan hampir tidak mungkin. Alih-alih zero ODOL pada awal tahun depan, dia menyarankan agar penanganan kendaraan ODOL bisa dilakukan secara bersamaan dan komprehensif.
"Silakan kalau mau ditunda, itu wewenang dari pemerintah. Kami yang pasti [menilai] bahwa zero nol pelanggaran itu tidak mungkin. Penanganan perlu disempurnakan lebih komprehensif," tutupnya.
