Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengimbau masyarakat untuk memilih penerbangan di luar periode sibuk, sehingga tidak dikenai harga tiket pesawat mahal.
Sandiaga menyebutkan secara khusus agar masyarakat yang bekerja di sektor digital dan konsultan bisa memanfaatkan work on destination dan memilih paket penerbangan di luar periode sibuk sehingga tidak menimbulkan tingginya permintaan pesawat pada saat akhir pekan.
"Jadi yang biasanya ambil penerbangan akhir pekan ternyata bisa ambil yang lebih murah Senin–Rabu, kan sudah ada work on destination dan platform digital," ujarnya, Selasa (23/8/2022).
Sandi berharap dengan pola work on destination yang sudah diterapkan oleh beberapa sektor pekerjaan, bisa ikut menstabilkan harga tiket pesawat.
Selain pola tersebut, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menilai pemerintah memang harus memberikan pendekatan atau solusi yang bersifat win-win. Supaya juga tidak harus kembali menanggung beban setelah berkutat dengan pandemi Covid-19. Salah satunya, lanjutnya, dengan memberikan keringanan dari sisi pajak avtur.
Mengingat, harga avtur menjadi salah satu komponen yang menyebabkan tingginya beban biaya.
Baca Juga
Terkait dengan skema block seat, Sandi juga meminta pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas dinasnya bisa memberikan kepastian jumlah kapasitas atau tempat duduk yang terisi. Hal ini, sebutnya, bisa memberikan dampak signifikan untuk penerbangan karena maskapai sudah lebih dahulu bisa mengkalkulasikan beban biaya yang ditanggung.
Seperti diketahui, saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengupayakan tiga langkah strategis agar harga tiket pesawat menjadi lebih stabil sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan upaya penstabilan harga tiket pesawat perlu dilakukan agar tidak menjadi pemicu tingginya inflasi.
Koordinasi intensif, sebutnya, telah dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, operator penerbangan, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut mengerucutkan tiga upaya utama yang bakal dilakukan.
