Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya solar dan pertalite diperkirakan bisa memicu kenaikan biaya rantai pasok atau supply chain dalam negeri secara keseluruhan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan bahwa komposisi biaya BBM terhadap supply chain cukup besar yakni hingga 40 persen. Sehingga, menurutnya kenaikan harga BBM rentan memengaruhi keseluruhan rantai pasok dalam negeri.
"Ketika [harga BBM subsidi] berubah naik, ini akan mendongkrak biaya supply chain, atau biaya keseluruhan pergerakan barang dalam negeri," jelasnya, Senin (22/8/2022).
Mahendra mengatakan bahwa sudah cukup sering berpesan kepada regulator untuk mempertahankan harga BBM subsidi solar dan pertalite karena berhubungan langsung dengan hajat hidup banyak orang.
Di sisi lain, Mahendra berpesan apabila pemerintah merencanakan pembatasan maka harus betul-betul dikontrol penerimanya agar tepat sasaran. Dalam hal ini, solar subsidi hanya untuk kendaraan logistik saja.
"Jadi jangan sampai solar subsidi dibeli oleh mobil pribadi. Jangan sampai itu lolos dan akhirnya dibebankan ke biaya transportasi logistik," tuturnya.
Baca Juga
Mahendra menilai pemerintah dan Pertamina harus bisa mengontrol dan mencegah adanya kebocoran BBM subsidi agarb bisa tepat sasaran ke penerimanya. Apabila kontrol efektif, maka menurutnya pemerintah tidak perlu selalu menjadikan kenaikan harga BBM sebagai solusi akhir.
"Ke mana salurannya bisa dikontrol, sekarang juga sudah ada teknologi jadi lebih gampang. Kalau mau kontrol dari situ dulu jangan jump to conclusion harus dinaikkan [harga BBM]," ujarnya.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), namun meminta agar tidak ada pembatasan khususnya terhadap subsidi solar.
Hal itu disampaikan sejalan dengan semakin kuatnya sinyal penyesuaian harga maupun pembatasan BBM subsidi. Namun, sebelum adanya sinyal tersebut, Aptrindo menilai kelangkaan sudah terjadi khususnya di daerah luar Jawa.
"Jadi kadang dibatasi. Cara-cara pembatasannya jadi sampai jam 10 [malam] itu sudah habis," tutur Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan.
