Bisnis.com, JAKARTA — Chief Technology Officer (CTO) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Riza Pasikki berharap pemerintah memberikan izin operasi dan perbaikan lanjutan pada sumur T-11. Alasannya, sumur itu bisa meningkatkan daya terpasang sebesar 140 megawatt hingga September 2022.
Permintaan itu disampaikan setelah perseroan berkomitmen untuk membenahi manajemen pengeboran pada wilayah kerja panas bumi (WKP) di kawasan Sorik Marapi, Roburan hingga Sampuraga. Komitmen tersebut berkaitan dengan peristiwa sebelumnya berupa semburan liar atau blow out sebanyak empat kali dari proyek SMGP selama satu tahun terakhir.
“Kami berharap supaya kami bisa melakukan pengeboran selanjutnya karena ini terkait dengan komitmen kami ke PLN,” kata Riza saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Di sisi lain, Riza mengatakan, perseroan belum memulai pengeboran untuk unit keempat dengan potensi daya terpasang mencapai 50 MW yang ditargetkan rampung pada Mei 2023. Unit keempat itu, kata dia, mesti dikerjakan segera lantaran sudah berkontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Sementara belum satupun sumur yang kami lakukan pengeboran yang diperuntukkan untuk unit 4,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izin jasa pengeboran PT Halliburton Drilling Systems Indonesia menyusul insiden berulang semburan liar atau blow out gas Hidrogen Sulfida (H2S) dari proyek yang dioperasikan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selama satu tahun terakhir.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menilai sejumlah insiden yang terjadi di beberapa wilayah kerja panas bumi (WKP) dalam negeri disebabkan karena kerja sama yang dijalin operator bersama dengan penyedia jasa yang cenderung menekan ongkos pengeboran. Konsekuensinya, sejumlah aspek berkaitan dengan kualitas perlengkapan dan keamanan dihiraukan.
“Tim komersial mencari kontraktor yang serba murah saja aspek kualitas tidak diperhatikan dan beberapa peralatan operasi yang dibutuhkan itu malah ditanggalkan karena kejar harga murah,” kata Maman saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (22/8/2022).
