Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal-sinyal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bakal naik semakin kuat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," kata Luhut dalam keterangan resmi dikutip Minggu (21/8/2022).
Asal tahu saja, gap harga keekonomian dan harga jual pertalite dan solar semakin meningkat lantaran harga minyak dunia yang tinggi. Ini kemudian berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
Luhut menuturkan, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan mayoritas negara di dunia. Meski demikian, dia tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara mana saja yang dimaksud.
Baca Juga
Pemerintah juga terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan.
Namun, dia memastikan, pemerintah bakal memperhitungkan rencana tersebut dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Hal ini menjadi penting guna menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
Di samping itu, lanjut Luhut, anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya bisa dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi.
Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," pungkasnya.
